Soal Humor Gus Dur, Jubir Jokowi: Polisi Jangan Defensif, dong

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Hacker Facebook atau Twitter. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

    Ilustrasi Hacker Facebook atau Twitter. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Presiden Jokowi Bidang hukum, Dini Purnomo menyayangkan langkah Kepolisian Resor yang memeriksa Ismail Ahmad, warga Kepulauan Sula, Maluku Utara karena mengunggah humor Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur di sosial media, soal polisi jujur. "Jangan defensif dong, manggil-manggil orang gitu. Tidak perlu reaktif. Kalau (polisi) disamakan dengan lelucon itu, berarti ada yang enggak beres dengan institusi kita," ujar Dini dalam diskusi daring, Sabtu, 20 Juni 2020.

    Baru-baru ini, seorang warganet dari Kepulauan Sula, Maluku Utara, bernama Ismail Ahmad dipanggil Kepolisian Resor karena mengunggah humor Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur soal polisi di laman Facebook. Kepolisian meminta Ismail meminta maaf karena mengunggah postingan itu.

    Dalam dindingnya di Facebook, Ismail menulis: 'Hanya ada tiga polisi jujur di Indonesia: patung polisi, polisi tidur, dan Jenderal Hoegeng'.

    Dua jam setelah mengunggah humor Gus Dur, polisi menjemput Ismail di rumahnya di Kecamatan Sanana, Kepulauan Sula. Polisi meminta Ismail datang ke Kantor Polres Kepulauan Sula untuk klarifikasi.

    ADVERTISEMENT

    Tiga jam dimintai keterangan, Ismail dibolehkan pulang. Namun, ia diwajibkan melapor setiap hari ke kantor polisi. Polisi juga menjadwalkan konferensi pers Ismail untuk menyampaikan permintaan maaf atas unggahannya pada Selasa, 16 Juni 2020.

    Menurut Dini, polisi itu tidak memahami hukum. "Jangan dibatas-batasi, kritik itu sah-sah saja dan seharusnya menjadi bahan evaluasi agar kita lebih baik," ujar politikus PSI ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.