Kata Jokowi RUU HIP Usulan DPR, Pemerintah Tak Ikut Campur

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo memberikan keterangan setelah berolahraga bersama ketiga kepala staf TNI di area Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Ahad, 14 Juni 2020.  Setelah kurang lebih 30 menit berolahraga pagi, Jokowi bersama para Kepala Staf TNI kembali ke Gedung Induk Istana Kepresidenan Bogor untuk berbincang di serambi Istana. Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden

    Presiden Joko Widodo memberikan keterangan setelah berolahraga bersama ketiga kepala staf TNI di area Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Ahad, 14 Juni 2020. Setelah kurang lebih 30 menit berolahraga pagi, Jokowi bersama para Kepala Staf TNI kembali ke Gedung Induk Istana Kepresidenan Bogor untuk berbincang di serambi Istana. Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemerintah sama sekali tidak ikut campur terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang sebelumnya ramai menuai kontroversi.

    "Ini (RUU HIP) 100 persen adalah inisiatif dari DPR, jadi pemerintah tidak ikut campur sama sekali," ujar Jokowi seperti dikutip dari Setkab.go.id, Jumat, 19 Juni 2020.

    Hal itu ditegaskan Jokowi saat menerima sejumlah purnawirawan TNI dan Polri di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat.

    Untuk itu, Jokowi menegaskan pemerintah juga belum mengetahui isi RUU HIP tersebut. Setelah mendengar masukan dari masyarakat, Jokowi memutuskan tidak mengirimkan surat presiden yang merupakan tanda persetujuan pembahasan legislasi atas RUU tersebut kepada DPR. Dengan kata lain, RUU HIP tersebut tidak bisa dilanjutkan pembahasannya.

    "Jadi daftar isian masalah (DIM) juga belum kami siapkan karena memang kami belum mengetahui sebetulnya ini arahnya akan ke mana karena ini memang inisiatif penuh dari DPR," ujar Jokowi.

    Sebelumnya banyak pihak yang mendesak RUU itu dibatalkan, salah satunya lantaran tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor 25/1966 tentang Pembubaran PKI dalam draf RUU itu.

    Menurut Presiden, Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 itu tidak mungkin dihapus karena merupakan payung hukum yang tertinggi sudah ada. Jokowi mengatakan, pemerintah berkomitmen penuh untuk menutup pintu terhadap paham komunisme di Indonesia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan

    Komisi Pemilihan Umum siap menggelar Pemilihan Kepada Daerah Serentak di 9 Desember 2020. KPU prioritaskan keselamatan masyarakat dalam Pilkada 2020.