PAN Bilang Sejak Awal RUU HIP Banyak Catatan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (kiri) menerima anugerah dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas rekor rakernas parpol pertama secara daring di sela acara Rakernas I PAN di Jakarta, Selasa 5 Mei 2020. Rakernas yang digelar secara daring akibat pandemi COVID-19 itu mengangkat tema bersatu untuk kemanusiaan dan kebersamaan mendukung Indonesia maju. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (kiri) menerima anugerah dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas rekor rakernas parpol pertama secara daring di sela acara Rakernas I PAN di Jakarta, Selasa 5 Mei 2020. Rakernas yang digelar secara daring akibat pandemi COVID-19 itu mengangkat tema bersatu untuk kemanusiaan dan kebersamaan mendukung Indonesia maju. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Saleh Daulay membantah partainya buang badan ihwal Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Saleh juga menampik partainya melempar tanggung jawab mengenai RUU yang mendapat penolakan publik itu.

    "Ini bukan mau buang badan, bukan juga mau melempar tanggung jawab kepada satu atau dua fraksi," kata Saleh kepada wartawan, Jumat, 19 Juni 2020.

    Menurut Saleh, sejak awal memang banyak fraksi yang memberikan catatan terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila. Catatan paling banyak menyangkut tidak dimasukkannya Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 sebagai konsideran.

    Saleh mengatakan sikap fraksinya juga bisa dilihat di rekam jejak digital yang ada. Dia menyebut ketiadaan Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 dalam konsideran merupakan hal sensitif dan bisa menimbulkan polemik, perdebatan, bahkan penolakan publik.

    ADVERTISEMENT

    "Kalau disampaikan dari awal tidak ada masalah saya kira kurang tepat. Di dalam rapat Bamus yang saya juga hadir, catatan-catatan itu telah disampaikan bukan hanya oleh satu dua fraksi, banyak fraksi," ujar Saleh.

    Ketua DPP PAN ini berpendapat pembicaraan dan perdebatan soal RUU Haluan Ideologi Pancasila semestinya dihentikan. Dia beralasan, pemerintah secara tegas sudah menyatakan agar RUU itu ditunda.

    "Kalaupun ada yang tetap mau melanjutkan, tetap tidak akan bisa sebab pemerintah tidak akan mengirimkan utusannya," ucap dia.

    Sebelumnya, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Aria Bima menilai lucu ada partai yang seolah lepas tangan di depan publik terkait pembahasan RUU HIP. Menurut Bima, RUU itu sebelumnya sudah disepakati sebagai usul inisiatif DPR.

    Dia mengatakan dari proses pandangan di Badan Legislasi semua kelompok fraksi sudah memberikan pandangan dan setuju membawa RUU HIP ke paripurna. Di paripurna pun, kata dia, tak ada yang memberikan catatan.

    "Tapi kemudian seolah-olah di publik lepas tangan dengan menyalahkan beberapa orang atau beberapa partai saja. Ini yang saya sangat menyayangkan jangan begitu lah," kata Aria dalam interupsinya di rapat paripurna, Kamis, 18 Juni 2020,


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.