KPK Temukan Pemborosan Rp 30 Miliar di Program Kartu Prakerja

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, Senin, 20 April 2020. Pemerintah membuka gelombang kedua pendaftaran program yang bertujuan memberikan keterampilan untuk kebutuhan industri dan wirausaha. ANTARA

    Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, Senin, 20 April 2020. Pemerintah membuka gelombang kedua pendaftaran program yang bertujuan memberikan keterampilan untuk kebutuhan industri dan wirausaha. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan potensi pemborosan sebanyak Rp 30 miliar dalam pengadaan face recognition program Kartu Prakerja. Fitur ini ada di program kartu prakerja untuk memvalidasi identitas peserta.

    “Face recognition ini tidak perlu, cukup menggunakan Nomor Induk Kependudukan,” kata Direktur Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan di kantornya, Jumat, 19 Juni 2020.

    KPK menyatakan manajemen pelaksana atau PMO Kartu Prakerja membutuhkan biaya Rp 5.500 untuk pengidentifikasian wajah setiap peserta. Dengan jumlah peserta yang mencapai Rp 5,6 juta, maka diperkirakan butuh biaya sekitar Rp 30,8 miliar.

    Padahal menurut Pahala, manajemen pelaksana prakerja cukup menggunakan NIK di e-KTP untuk memvalidasi data tersebut. Menurut dia, data NIK sudah bisa memastikan tak ada data ganda untuk setiap peserta. KPK merekomendasikan fitur ini ditiadakan.

    “Penggunaan NIK sebagai identifikasi sudah memadai, tak perlu dilakukan penggunaan face recognition,” kata Pahala.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menghilangkan Bau Amis Ikan, Simak Beberapa Tipsnya

    Ikan adalah salah satu bahan makanan yang sangat kaya manfaat. Namun terkadang orang malas mengkonsumsinya karena adanya bau amis ikan yang menyengat.