TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal Krisno Siregar menyatakan institusinya siap mengikuti kebijakan pemerintah jika suatu saat akan memperbolehkan penggunaan ganja untuk pengobatan medis.
"Mengenai kemungkinan di Indonesia soal ganja digunakan untuk kepentingan kesehatan, tergantung hasil kesepakatan pembuat UU, yakni pemerintah dan DPR. Polri hanya pelaksana UU dalam sistem ketatanegaraan," ujar Krisno melalui pesan teks pada Jumat, 19 Juni 2020.
Sampai saat ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ganja masih dikategorikan sebagai salah satu jenis dari golongan 1 yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
Kata Krisno, jika ada pihak yang ingin menggunakan ganja untuk kepentingan medis, maka harus melalui proses penelitian setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan. "Tentunya atas rekomendasi Kepala BPOM sebagaimana Pasal 8 ayat (2) UU Narkotika," kata Krisno.
Sebelumnya, anggota Komisi Hukum DPR, Hinca Panjaitan, mendesak Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto melakukan riset tentang penggunaan ganja untuk medis. Ia mengatakan, sejak Belanda melarang narkotika di Indonesia, pemerintah belum secara resmi melakukan penelitian terhadap ganja dari sisi kesehatan.
Hinca berharap, penelitian terhadap ganja dilakukan terlebih dulu sebelum revisi UU Narkotika. "Negara harus turun mengatakan apakah ganja ini baik untuk kesehatan atau tidak. Teliti lah, Menteri Kesehatan punya tanggung jawab untuk itu," ujar politikus Partai Demokrat itu
ANDITA RAHMA | FRISKI RIANA
