Komisi VIII DPR Belum Setujui Keputusan Menag Batalkan Haji 2020

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Agama Fachrul Razi saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2020. Dalam rapat kerja tersebut, Menteri Agama Fachrul Razi meminta maaf kepada DPR karena mengambil keputusan sepihak terkait pembatalan haji tahun 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Agama Fachrul Razi saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2020. Dalam rapat kerja tersebut, Menteri Agama Fachrul Razi meminta maaf kepada DPR karena mengambil keputusan sepihak terkait pembatalan haji tahun 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi pengakuan terbuka Menteri Agama Fachrul Razi atas mekanisme memutuskan pembatalan ibadah haji 2020 sebelum menggelar rapat kerja dengan Dewan. "Komisi delapan DPR belum dapat menyetujui dan akan mengkaji lebih lanjut," kata Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menyampaikan kesimpulan rapat kerja dengan Menteri Agama, Kamis malam, 18 Juni 2020.

    Komisi VII belum dapat menyetujui  dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441 H/2020 M.

    Sebelumnya, Menteri Agama dihujani kritik saat rapat kerja dengan DPR karena memutuskan pembatalan keberangkatan haji secara sepihak. Dewan berpendapat keputusan itu harus diambil bersama dalam rapat kerja, seperti yang telah disepakati dalam simpulan rapat kerja kedua pihak 11 Mei lalu.

    DPR RI menjadwalkan rapat kerja pada 4 Juni 2020. Namun, Fachrul Razi mengumumkan sudah mengumumkan pembatalan pada 2 Juni. Dalam hal ini Fachrul sudah mengakui kekeliruan dan meminta maaf kepada Komisi yang membidangi urusan agama itu.

    ADVERTISEMENT

    "Komisi VIII mendesak Menteri Agama memperbaiki koordinasi dan sinergi dalam bermitra dengan Komisi VIII dalam memutuskan kebijakan, khususnya menyangkut kepentingan jemaah haji," kata Yandri.

    Selain itu, Komisi VIII dan Menteri Agama akan rapat kerja lanjutan membahas usulan realokasi anggaran non-operasional program penyelenggaraan haji dan umrah pada APBN 2020 yang belum direalisasikan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti Istilah Kebijakan Pemerintah Atasi Covid-19, dari PSBB sampai PPKM

    Simak sejumlah istilah kebijakan penanganan pandemi Covid-19, mulai dari PSBB hingga PPKM, yang diciptakan pemerintah sejak 20 April 2020.