Menaker: Pemerintah Terus Berupaya Benahi Perlindungan ABK Indonesia

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat memberikan sambutan pada Peluncuran Policy Brief tentang Perbaikan Tata Kelola Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing melalui video conference, Kamis, (18/6/2020).

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat memberikan sambutan pada Peluncuran Policy Brief tentang Perbaikan Tata Kelola Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing melalui video conference, Kamis, (18/6/2020).

    INFO NASIONAL — Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen membenahi persoalan tata kelola penempatan dan pelindungan anak buah kapal (ABK) Indonesia.
     
    “Pemerintah telah dan terus berupaya untuk melakukan langkah-langkah pembenahan pelindungan bagi awak kapal perikanan,” kata Menaker Ida saat memberikan sambutan pada Peluncuran Policy Brief tentang Perbaikan Tata Kelola Perlindungan ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing melalui video conference, Kamis, 18 Juni 2020.
     
    Menaker Ida mengungkapkan, persoalan selama ini terjadi dimulai dari proses pemberian izin bagi perusahaan yang akan menempatkan awak kapal, proses rekrutmen dan pendataan, proses pelatihan dan sertifikasi, proses pelatihan calon awak kapal, dan juga proses pengawasannya.
     
    “Tahapan-tahapan tersebut mutlak kita lakukan evaluasi dan langkah-langkah pembenahan agar dampak masalah yang ditimbulkan nantinya pada saat mereka bekerja di atas kapal dapat diminimalisasi secaran signifikan,” kata Menaker.
     
    Menaker Ida juga mengungkapkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) secara jelas menyatakan bahwa awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing merupakan bagian dari PMI.
     
    Pelindungan PMI mencakup pelindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja. “PMI juga dilindungi dari segi hukum, sosial, dan ekonomi,” ujarnya.
     
    UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang baru tersebut disebutnya telah merumuskan dan melindungi hak dan kewajiban PMI beserta keluarganya. Namun ia mengakui bahwa dalam kenyataannya, masih terjadi kekerasan dan perbudakan modern di laut serta masih banyak hak-hak PMI berikut keluarganya yang dilanggar. 
     
    Menaker Ida berpandangan, dalam rangka mewujudkan tata kelola penempatan awak kapal migran yang lebih baik, pendayagunaan potensi laut nasional beserta isi yang terkandung di dalamnya mutlak dilakukan untuk kepentingan bersama, sehingga laut Indonesia dapat dimanfaatkan oleh rakyatnya sendiri.
     
    “Sehingga kedepannya para nelayan atau pun awak kapal perikanan kita tidak lagi hanya bekerja di kapal asing tapi juga kapal Indonesia yang baik,” tuturnya. (*)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Warga Tak Punya NIK Bisa Divaksinasi, Simak Caranya

    Demi mencapai target tinggi untuk vaksinasi Covid-19, Kementerian Kesehatan memutuskan warga yang tak punya NIK tetap dapat divaksin. Ini caranya...