Mahfud Md dan Tito Tinjau Kesiapan Pilkada Serentak di Atambua

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Duta Besar Korea Selatan Kim Chang-beom dalam konferensi pers terkait Pilkada 2020, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin 8 Juni 2020. TEMPO/ Fikri Arigi

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Duta Besar Korea Selatan Kim Chang-beom dalam konferensi pers terkait Pilkada 2020, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin 8 Juni 2020. TEMPO/ Fikri Arigi

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengadakan kunjungan kerja  di Atambua, Nusa Tenggara Timur, Kamis, 18 Juni 2020. Di sana, mereka meninjau kesiapan pilkada serentak yang akan digelar 9 Desember tahun ini.

    Tito mengatakan ada kekhususan dalam penyelenggaraan pilkada tahun ini karena dalam suasana pandemi Covid-19. Namun, seluruh aturan pelaksanaan pilkada telah diatur di Peraturan KPU. "Sesuai protokol kesehatan. Tidak boleh ada kampanye akbar," ujar Tito dalam keterangan terulis yang diterima Tempo.

    Di daerah yang jaringan sistem komunikasinya baik, menurut Tito, semua tahapan didorong virtual. Sedangkan di daerah yang jaringan atau sistem komunikasi kurang baik, dilakukan secara langsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

    Sementara itu Mahfud berharap pilkada serentak di NTT mampu melahirkan pemimpin yang baik. Tujuan bernegara, lanjut dia, adalah menjaga integritas teritori dan ideologi, mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan umum.

    ADVERTISEMENT

    "Pemilu itu merupakan wujud nyata dari asas, sistem dan mekanisme demokrasi. Bahwa pemerintahan itu ditentukan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat," ujar dia.

    Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi dalam sambutannya menegaskan siap mengawal pilkada serentak di wilayahnya agar berjalan tertib dan aman.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Potongan Janggal Hukuman Djoko Tjandra, Komisi Yudisial akan Ikut Turun Tangan

    Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding terdakwa Djoko Tjandra atas kasus suap status red notice. Sejumlah kontroversi mewarnai putusan itu.