Soal Novel Baswedan, Stafsus: Presiden Percaya Lembaga Hukum

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penyidik senior KPK, Novel Baswedan saat bersaksi dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadapnya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Kamis, 30 April 2020. Akibat penyerangan tersebut mata kiri Novel sudah mengalami kebutaan total, sementara pengelihatan di mata kanannya di bawah 50 persen. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Penyidik senior KPK, Novel Baswedan saat bersaksi dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadapnya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Kamis, 30 April 2020. Akibat penyerangan tersebut mata kiri Novel sudah mengalami kebutaan total, sementara pengelihatan di mata kanannya di bawah 50 persen. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden Joko Widodo Bidang Hukum, Dini Purwono, mengatakan presiden tak akan mengintervensi peradilan terhadap kasus penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

    Ia mengatakan Jokowi tak berada dalam ranah untuk mengintervensi jalannya persidangan yang saat ini masih berlangsung.

    "Dalam tahap persidangan yang sedang berjalan pada saat ini, harus dipahami bahwa Presiden sebagai eksekutif tidak dapat melakukan intervensi atas kewenangan yudikatif," ujar Dini kepada wartawan, Kamis, 18 Juni 2020.

    Dini mengatakan komitmen Jokowi terhadap penegakan hukum di Indonesia tetap kuat. Hal ini, kata dia ditunjukkan dengan menetapkan target khusus pada Polri saat penyidikan kasus Novel Baswedan.

    Saat itu, Jokowi meminta proses penyidikan dilakukan secara serius dan bisa dituntaskan dalam hitungan hari. "Dalam hal ini dan beliau percaya pada independensi lembaga penegakan hukum yang dimiliki negara ini," kata Dini.

    Sebelumnya jaksa penuntut umum hanya menjatuhkan tuntutan 1 tahun penjara bagi dua terdakwa penyerang Novel, yakni Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis. Tuntutan ini dinilai terlalu ringan dan sarat akan kepentingan.

    Meski begitu, Dini menegaskan Jokowi menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Jokowi berharap dan yakin bahwa Majelis Hakim akan memutus perkara ini dengan seadil adilnya.

    "Presiden yakin bahwa Majelis Hakim akan memperhatikan dengan cermat pasal pidana yang didakwakan dan keakuratan serta kelengkapan bukti-bukti selama proses pemeriksaan, sehingga rasa keadilan dapat terpenuhi," kata Dini.

    Sebelumnya, Novel telah meminta Jokowi agar ikut turun tangan dalam peradilan kasusnya. Novel menilai terjadi banyak kejanggalan sejak awal penyidikan kasus oleh kepolisian. Tuntutan jaksa yang ia nilai terlalu ringan hanyalah bagian sekaligus menguatkan bahwa kasusnya diurus secara janggal dan tak adil oleh penegak hukum.

    "Saya tahu Pak Presiden beliau berkepentingan membangun semua hal di negara kita, termasuk membangun hukum, perbaikan sistem hukum. Tentunya ia akan terganggu melihat fakta di lapangan, bahwa penegakan hukumnya compang camping," kata Novel dalam diskusi Ngobrol Tempo, Senin, 15 Juni 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Maria Pauline Lumowa, Pembobol Bank BNI Diekstradisi dari Serbia

    Tersangka kasus pembobolan Bank BNI, Maria Pauline Lumowa diekstradisi dari Serbia. Dana Bank BNI senilai Rp 1,7 triliun diduga jadi bancakan proyek.