Stafsus Jokowi Sebut Unggahan Humor Gus Dur Tak Bermasalah

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Staf Khusus Presiden Joko Widodo Bidang Hukum, Dini Purwono, saat ditemui di Kantor Sekretariat Kabinet, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Februari 2020. Tempo/Egi Adyatama

    Staf Khusus Presiden Joko Widodo Bidang Hukum, Dini Purwono, saat ditemui di Kantor Sekretariat Kabinet, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Februari 2020. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden Joko Widodo Bidang Hukum, Dini Purwono, ikut menanggapi isu pemanggilan seorang warga asal Kepulauan Sula, Maluku Utara, bernama Ismail Ahmad oleh kepolisian setempat, akibat unggahan soal humor Gus Dur di media sosial.

    Dini menilai tak ada yang salah dalam unggahan Ismail. Dini mengatakan mengikuti soal Ismail dari pemberitaan.

    "Kalau memang betul hanya seperti itu saja, menurut saya pribadi dari sisi hukum seharusnya tidak ada masalah," kata Dini kepada wartawan, Kamis, 18 Juni 2020.

    Lelucon itu adalah terkait dengan kinerja kepolisian. Gus Dur pernah berkata bahwa hanya ada 3 polisi yang dapat dipercaya di Indonesia. Mereka adalah Jenderal Hoegeng, Polisi Tidur, dan Patung Polisi.

    Dini kemudian membandingkan lelucon yang sama pernah juga dibahas oleh mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

    "Setahu saya Pak Tito Karnavian juga pernah mengutip lelucon yang sama dan merespon lelucon tersebut secara positif," kata Dini.

    Ia menilai lelucon itu tidak dalam taraf menghina instansi kepolisian. Humor itu justru seharusnya dimaknai sebagai kritik terhadap mereka. "Lelucon tersebut memberikan semangat kepada teman-teman di kepolisian untuk selalu berusaha menjadi lebih baik setiap hari," kata Dini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan

    Komisi Pemilihan Umum siap menggelar Pemilihan Kepada Daerah Serentak di 9 Desember 2020. KPU prioritaskan keselamatan masyarakat dalam Pilkada 2020.