TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjen PAS menyatakan bahwa Surat Keterangan yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, dikategorikan sebagai penetapan "justice collaborator". "Surat keterangan yang dikeluarkan KPK dikategorikan sebagai JC (justice collaborator), sebagaimana pasal 34A Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012," ujar Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Rika Aprianti dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 18 Juni 2020.
"Justice collaborator" adalah pelaku kejahatan yang mengaku bersalah dan bersedia bekerja sama dengan aparat hukum untuk membongkar suatu kejahatan.
Rika menyampaikan hal itu untuk menanggapi pernyataan Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri yang mengatakan bahwa KPK tidak pernah mengeluarkan status "justice collaborator' bagi Nazaruddin.
Ali mengatakan Surat Keterangan Nomor R-2250/55/06/2014 yang diterbitkan tanggal 9 Juni 2014 dan Surat Nomor R.2576/55/06/2017 bertanggal 21 Juni 2017 bukan surat penetapan status "justice collaborator" untuk Nazaruddin.
Sedangkan Rika, pada keterangan pers pada Rabu, 17 Juni 2020 mengatakan bahwa dua surat keterangan yang diterbitkan KPK itu merupakan dasar pemberian status "justice collaborator" untuk bekas pemilik Permai Grup itu.
Rika menjelaskan bahwa dalam Surat Keterangan dari KPK Nomor: R-2250/55/06/2014, Nazaruddin disebut sudah menunjukkan kerja sama yang baik dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi.
Penetapan Nazaruddin sebagai "justice collaborator", kata Rika, sudah ditegaskan oleh pimpinan KPK periode sebelumnya. "Status JC (justice collaborator) untuk Muhammad Nazaruddin juga ditegaskan pimpinan KPK pada 2017 dan dimuat di banyak media massa."
Nazaruddin, kata Rika, telah membayar lunas denda vonis pengadilan sebesar Rp1,3 miliar, sehingga berhak mendapat remisi sejak 2014 sampai 2019. Remisi itu menegaskan status Nazaruddin sebagai JC (justice collaborator). “Remisi tidak mungkin diberikan pada narapidana kasus korupsi yang tidak menjadi JC (justice collaborator) sesuai PP Nomor 99 Tahun 2012."
Pasal 34A ayat 1 PP Nomor 99 Tahun 2012, menjelaskan bahwa pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana tertentu selain harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 34, juga harus memenuhi persyaratan, yaitu bersedia bekerja sama dengan aparat hukum untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya.
Nazaruddin adalah terpidana dua perkara, yaitu korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 dan suap proyek pengadaan yang dilakukan oleh PT Duta Graha Indah serta tindak pidana pencucian uang. Total hukuman Nazaruddin adalah 13 tahun penjara dan akumulasi denda sebesar Rp 1,3 miliar.
Pada kasus Wisma Atlet, Nazar terbukti menerima suap Rp 4,6 miliar dari mantan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah (DGI) M El Idris. Setelah divonis hakim, hukuman itu juga diperberat oleh Mahkamah Agung menjadi 7 tahun dan denda Rp 300 juta.
Hukuman Nazaruddin ditambah 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar karena terbukti menerima gratifikasi dan melakukan pencucian uang dari PT DGI dan PT Nindya Karya untuk sejumlah proyek yang jumlahnya mencapai Rp 40,37 miliar. Nazaruddin seharusnya dibebaskan pada 2025 jika sesuai dengan akumulasi pidana yang ia dapat. Namun, setelah memperoleh berbagai remisi, masa pidananya selesai pada 13 Agustus 2020.
Kepala Lapas Kelas I Sukamiskin pada 7 April 2020 mengusulkan agar Nazaruddin mendapatkan cuti menjelang bebas. Usul itu disetujui dalam sidang TPP Ditjenpas, sehingga dia dikeluarkan melalui cuti menjelang bebas dari Lapas Sukamiskin, Bandung, pada 14 Juni 2020.
