Sebanyak 20 Juta Penerima Bansos Belum Sinkron dengan NIK

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) melakukan bongkar-muat paket bantuan sosial dari Presiden RI tahap kedua di wilayah RW 09, Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Mei 2020. TEMPO/Nita Dian

    Petugas Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) melakukan bongkar-muat paket bantuan sosial dari Presiden RI tahap kedua di wilayah RW 09, Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Mei 2020. TEMPO/Nita Dian

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengatakan ada 20 juta nama penerima bantuan sosial (bansos) yang belum sinkron dengan nomor induk kependudukan (NIK). Karena itu, masa pandemi Covid-19 ini diharapkan menjadi momen bagi perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    "Masih ada sekitar 20 juta nama yang belum sinkron dengan NIK yang nanti akan dijadikan sasaran untuk penyempurnaan dari DTKS," ujar Muhadjir dalam keterangan tertulis, Kamis, 18 Juni 2020.

    Ia mengatakan pemerintah akan merapikan adanya data yang berstatus inclusion error dan exclusion error, yaitu orang miskin yang belum termasuk, akan dimasukkan. Pun halnya dengan masyarakat yang tidak miskin, namun menerima DTKS akibat perubahan status sosialnya, akan dikeluarkan.

    Selain data yang sudah ada, Muhadjir juga menyampaikan bahwa ada data baru yang dihimpun dari bawah dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang dibahas di musyawarah desa dan kelurahan. Data itu akan mendapatkan verifikasi sebagai keluarga miskin baru sebagai dampak dari Covid-19.

    ADVERTISEMENT

    Melalui bansos Covid-19 dan dukungan BLT Desa, ia menyebut pemerintah telah memberikan perlindungan sosial kepada sekitar 60 persen pada keluarga Indonesia yang terdampak secara ekonomi dan sosial akibat Covid-19.

    "Ini yang bersumber dari Bansos Kemensos dan BLT dari Kemendes, belum termasuk yang bersumber dari bansos daerah, baik itu yang berasal dari kabupaten, kota maupun provinsi," ujar Muhadjir.

    Selama masa pandemi Covid-19, pemerintah memberikan bantuan sebagai program jaring pengaman sosial berupa program reguler yang sudah dilakukan sebelum wabah Covid. Adapun programnya berupa Program Keluarga Harapan, hanya target keluarganya naik menjadi 10 juta pada saat ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti Istilah Kebijakan Pemerintah Atasi Covid-19, dari PSBB sampai PPKM

    Simak sejumlah istilah kebijakan penanganan pandemi Covid-19, mulai dari PSBB hingga PPKM, yang diciptakan pemerintah sejak 20 April 2020.