DPR: Film Netflix untuk Siswa, Kemendikbud Berorientasi Pasar

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aplikasi Netflix pada perangkat seluler. Kredit: ANTARA/Arindra Meodia

    Aplikasi Netflix pada perangkat seluler. Kredit: ANTARA/Arindra Meodia

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Syaiful Huda mengkritik langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggandeng Netflix untuk menyajikan film dokumenter selama pelaksanaan belajar dari rumah untuk siswa. Huda menilai film dokumenter yang akan diputar melalui TVRI itu tak memberikan ruang bagi tumbuhnya kreativitas anak bangsa.

    "Kenapa Kemendikbud sebagai rumah besar pendidikan malah mengandeng penyedia layanan streaming dari luar negeri untuk sekedar menyediakan film dokumenter," kata Huda kepada wartawan, Kamis, 18 Juni 2020.

    Menurut Huda, Komisi X, yang di antaranya menangani pendidikan, menganggap masih banyak anak bangsa yang lebih kreatif membuat film dokumenter, film pendek, hingga panduan belajar bagi peserta didik.

    Huda mengatakan siswa memang memerlukan hiburan berkualitas yang memuat unsur pendidikan selama masa belajar dari rumah. Meski begitu, seharusnya rumah produksi lokal yang memenuhi kebutuhan akan hiburan itu.

    ADVERTISEMENT

    Ada Pusat Film Nasional (PFN), ada banyak mahasiswa dari Desain Komunikasi Visual. “Kenapa kesempatan bagi mereka?"

    Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini, keputusan Kemendikbud bekerja sama dengan Netflix sejak awal tahun lalu sempat memicu kontroversi di masyarakat. Menurut Huda, Netflix belum memenuhi kewajibannya sebelum memulai bisnis di Indonesia.

    Selain itu, penyedia layanan streaming ini juga dianggap bisa mengancam eksistensi berbagai badan usaha lokal yang bergerak di bidang industri kreatif. Huda menilai aneh jika institusi bisnis yang jelas belum memenuhi kewajiban malah digandeng instansi negara.

    "Ini kan seolah melegitimasi institusi lain untuk mangkir dari kewajiban, toh nantinya tetap bisa bergandengan tangan dengan pemerintah." Menurut Huda, hingga saat ini, Netflix belum berkontribusi terhadap pendapatan negara.

    Kemendikbud seharusnya segera memperbaiki kurikulum agar sesuai situasi pandemi. Kurikulum yang adaptif jauh lebih penting ketimbang sekadar film dokumenter yang tayang satu kali sepekan.

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sebelumnya mengumumkan kerja sama dengan Netflix untuk menayangkan film-film dokumenter di stasiun televisi TVRI. Menurut Nadiem, kerja sama itu tanpa biaya.

    "Kemendikbud mengapresiasi dukungan Netflix, yang untuk pertama kalinya di dunia bekerja sama dengan pemerintah untuk menayangkan dokumenter terbaiknya melalui siaran televisi," ujar Mendikbud Nadiem Makarim melalui keterangan tertulis, Rabu, 17 Juni 2020.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti Istilah Kebijakan Pemerintah Atasi Covid-19, dari PSBB sampai PPKM

    Simak sejumlah istilah kebijakan penanganan pandemi Covid-19, mulai dari PSBB hingga PPKM, yang diciptakan pemerintah sejak 20 April 2020.