Indonesia Terpilih Jadi Anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di pintu di kantor pusatnya di New York, AS.[REUTERS]

    Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di pintu di kantor pusatnya di New York, AS.[REUTERS]

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan Indonesia telah terpilih sebagai salah satu anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (Economic and Social Council/ECOSOC) periode 2021-2023. Fadjroel mengatakan hal ini merupakan suatu kehormatan.

    "Kepercayaan lembaga internasional dan dunia internasional ini semakin mengukuhkan prinsip pemerintah Republik Indonesia di dalam pembukaan konstitusi UUD 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial," ujar Fadjroel dalam keterangan tertulis, Kamis, 18 Juni 2020.

    Pemilihan anggota ECOSOC PBB ini diselenggarakan di markas besar PBB di New York, USA, pada 17 Juni 2020. Dengan demikian, Fadjroel mengatakan dunia internasional melalui lembaga internasional PBB sudah menempatkan Indonesia dalam Dewan Keamanan PBB (2019-2020), Dewan HAM PBB (2020-2022), dan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (2021-2023).

    Ia mengatakan hal ini tak akan terwujud tanpa upaya dari Kementerian Luar Negeri di bawah pimpinan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi beserta jajarannya. Ia juga menyebut capaian ini tak terlepas dari dukungan kolaboratif Kabinet Indonesia Maju dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia, serta seluruh masyarakat Indonesia.

    ADVERTISEMENT

    Dari keterangan Kementerian Luar Negeri, Indonesia mulai aktif pada 1 Januari 2021 dengan akhir keanggotaan pada 31 Desember 2023. Indonesia akan jadi anggota ECOSOC untuk yang ke-12 kalinya. Terakhir kali Indonesia menjadi anggota adalah pada periode 2012-2014. Indonesia pernah menjadi Presiden ECOSOC tahun 1970 dan 2000 serta Wakil Presiden ECOSOC di tahun 1969, 1999, dan 2012.

    Pemilihan berlangsung tertutup di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-75. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pemilihan dilakukan tanpa sidang plenary untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Warga Tak Punya NIK Bisa Divaksinasi, Simak Caranya

    Demi mencapai target tinggi untuk vaksinasi Covid-19, Kementerian Kesehatan memutuskan warga yang tak punya NIK tetap dapat divaksin. Ini caranya...