DPR Ikuti Sikap Pemerintah Tunda RUU Haluan Ideologi Pancasila

Ketua DPR RI Puan Maharani (kanan) berbincang dengan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin (kiri) saat memimpin Rapat Konsultasi dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi DPR RI di Komisi VII DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 7 Oktober 2019. Rapat tersebut membahas pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Azis Syamsudin mengatakan DPR akan mengikuti sikap pemerintah yang menunda pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila. Azis mengatakan pembahasan suatu RUU memerlukan persetujuan kedua belah pihak.

"Karena RUU tidak akan bisa dibahas tanpa persetujuan pemerintah," kata Azis kepada wartawan, Rabu, 17 Juni 2020.

Azis mengatakan RUU Haluan Ideologi Pancasila itu saat ini masih dalam tahap harmonisasi draf. Hingga kini DPR belum menunjuk alat kelengkapan dewan yang bertugas membahas RUU inisiatif DPR tersebut.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan hal senada. Menurut Dasco, DPR sepakat dengan penjelasan pemerintah untuk berkonsentrasi pada penanganan Covid-19 terlebih dulu.

"DPR sebagai rumah rakyat tentunya menyetujui dan menyepakati apa yang telah diputuskan oleh pemerintah," kata Dasco secara terpisah kepada wartawan, Rabu, 17 Juni 2020.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. sebelumnya mengatakan pemerintah menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila. Menurut Mahfud, Presiden Joko Widodo tak akan mengirimkan Surpres ke DPR untuk memulai pembahasan RUU tersebut.

Mahfud mengatakan pemerintah meminta DPR sebagai pengusul untuk lebih banyak berdialog dan menyerap aspirasi semua elemen masyarakat. RUU Haluan Ideologi Pancasila itu memang mendapat penolakan, terutama dari kalangan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.

Ada beberapa hal yang dipersoalkan dari RUU Haluan Ideologi Pancasila. Di antaranya tidak dimasukkannya Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia dan larangan menyebarkan paham atau ajaran komunisme, Marxisme, dan Leninisme, hingga pasal terkait Trisila dan Ekasila serta ketuhanan yang berkebudayaan dalam RUU HIP.






Puan Tanam Padi dan Borong Sayur di Bali

1 hari lalu

Puan Tanam Padi dan Borong Sayur di Bali

Puan berdialog dengan warga setelah melakukan kegiatan di sawah.


DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

1 hari lalu

DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

Komisi III DPR hari ini menggelar uji kelayakan bagi calon komisioner KPK pengganti Lili Pintauli Siregar. Dua calon itu diminta sampaikan visi misi.


Dewan Pakar BPIP Apresiasi Pidato Menlu Retno di PBB

1 hari lalu

Dewan Pakar BPIP Apresiasi Pidato Menlu Retno di PBB

Pidato Menlu Retno tersebut mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.


Hari Ini, DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli

1 hari lalu

Hari Ini, DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli

Calon pimpinan KPK pengganti Lili Pintauli Siregar adalah Direktur Tata Usaha Negara Kejagung Johanis Tanak, dan auditor BPK, I Nyoman Wara


Demo Tolak Kenaikan BBM di Jakarta Aman, Ada Pasukan Basmallah, Polda Metro: Alhamdulillah

1 hari lalu

Demo Tolak Kenaikan BBM di Jakarta Aman, Ada Pasukan Basmallah, Polda Metro: Alhamdulillah

Polda Metro Jaya menyebut demo tolak kenaikan BBM dari berbagai elemen masyarakat di Jakarta berlangsung aman.


BEM SI Turun ke Jalan Tolak Kenaikan Harga BBM, Perjuangkan Nasib Petani yang Kian Terpuruk

2 hari lalu

BEM SI Turun ke Jalan Tolak Kenaikan Harga BBM, Perjuangkan Nasib Petani yang Kian Terpuruk

Massa BEM SI hari menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR. Harga pupuk hingga pasca panen terpengaruh harga BBM naik.


Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional, Sekjen KPA: Masih Banyak Tanah Adat Dirampas

2 hari lalu

Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional, Sekjen KPA: Masih Banyak Tanah Adat Dirampas

Gabungan elemen masyarakat berunjuk rasa memperingati puncak Hari Tani Nasional di depan Gedung DPR RI, Selasa siang, 27 September 2022.


Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

2 hari lalu

Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

Massa buruh, petani dan nelayan yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria menggelar demonstrasi di Gedung DPR.


Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

2 hari lalu

Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

Kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah menyiagakan 4.400 personel gabungan menjaga unjuk rasa di Jakarta, Selasa, 27 September 2022


Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

2 hari lalu

Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

Masyarakat dari 130 organisasi dari Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) akan menggelar demo puncak Hari Tani Nasional (HTN), Selasa siang ini.