Aktivis Papua Mantan Ketua BEM Uncen Divonis 10 Bulan Penjara

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Bersatu menggelar aksi singkat usai persidangan gugatan praperadilan enam aktivis Papua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 4 Desember 2019. Tempo/Adam Prireza

    Mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Bersatu menggelar aksi singkat usai persidangan gugatan praperadilan enam aktivis Papua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 4 Desember 2019. Tempo/Adam Prireza

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Cendrawasih (Uncen) Ferry Kombo divonis bersalah melakukan tindakan makar dalam kasus Papua oleh Pengadilan Negeri Balikpapan. Majelis Hakim memutuskan hukuman 10 bulan penjara untuk Ferry.

    "Mengadili menyatakan terdakwa Ferry Kombo terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana makar yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu jaksa penuntut umum," kata Hakim Ketua, di Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditayangkan daring, Rabu 17 Juni 2020.

    Majelis hakim pun menetapkan pidana penjara bagi Ferry selama 10 bulan penjara. "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ferry Kombo. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan," tuturnya.

    Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Ferry dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

    Dari tujuh orang terdakwa kasus aksi demonstrasi antirasialisme di Surabaya Agustus 2019 lalu, tiga di antaranya sudah diputuskan hakim dalam persidangan hari ini. Selain Ferry, rekannya mahasiswa asal Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) Irwanus Uropmabin juga divonis 10 bulan penjara.

    Selain itu Wakil Ketua II Badan Legislatif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Buchtar Tabuni divonis 11 bulan penjara.

    Mereka sebelumnya dituntut berbeda oleh jaksa penuntut umum. Ferry, 10 tahun; Irwanus, 5 tahun; dan Buchtar, 17 tahun penjara.

    Mereka ditangkap karena diduga mengkoordinir aksi demonstrasi pada Agustus 2019 lalu yang bertujuan menentang aksi rasisme di Surabaya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan

    Komisi Pemilihan Umum siap menggelar Pemilihan Kepada Daerah Serentak di 9 Desember 2020. KPU prioritaskan keselamatan masyarakat dalam Pilkada 2020.