Cegah Pencurian Uang dan Pendanaan Terorisme, Koperasi Diawasi

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang baru, Dian Ediana Rae, mengucapkan sumpah jabatan saat dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu 6 Mei 2020. Dian Ediana Rae dilantik sebagai kepala PPATK menggantikan Kiagus Ahmad Badaruddin yang meninggal dunia pada 14 Maret 2020. Masa jabatan Dian sebagai ketua PPATK akan berakhir pada 2021 atau melanjutkan sisa masa jabatan pemimpin yang digantikannya. Foto : Edwin Dwi Putranto/Republika/Pool

    Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang baru, Dian Ediana Rae, mengucapkan sumpah jabatan saat dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu 6 Mei 2020. Dian Ediana Rae dilantik sebagai kepala PPATK menggantikan Kiagus Ahmad Badaruddin yang meninggal dunia pada 14 Maret 2020. Masa jabatan Dian sebagai ketua PPATK akan berakhir pada 2021 atau melanjutkan sisa masa jabatan pemimpin yang digantikannya. Foto : Edwin Dwi Putranto/Republika/Pool

    TEMPO.CO, Jakarta - PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) menggelar Rapat Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri hari ini, Selasa, 16 Juni 2020, membahas pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui koperasi.

    Koperasi yang dimaksud adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) di bawah pmerintah daerah serta Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya (PBJ) yang perizinannya diberikan oleh pemda.

    Pertemuan tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala PPATK Dian Ediana Rae. Mereka pun sepakat menindaklanjuti pertemuan ini dengan pertemuan di level teknis. 

    "Pertemuan dan sinergi dengan Kemendagri adalah bagian penting dari upaya PPATK mendukung penegakan hukum serta menjaga stabilitas dan integritas perekonomian," ujar Dian dalam keterangan tertulis hari ini, Selasa, 16 Juni 2020.

    Dian menjelaskan ada upaya bersama untuk menutup semua jalur yang mungkin dipergunakan untuk tindak pidana pencucian uang. PPATK terus mengejar uang hasil kejahatan ekonomi yang disimpan di dalam dan luar negeri secara persisten dan berkelanjutan.

    Mendagri Tito Karnavian mengatakan siap bersinergi dengan PPATK dalam membangun skema pengawasan yang lebih optimal guna menjaga koperasi dan NPO disalahgunakan sebagai sarana kejahatan.

    Lebih lanjut, ia menyebut upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terkait penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan kewajiban pelaporan kepada PPATK.

    Tito menyebut Kemendagri akan menerbitkan produk kebijakan Menteri Dalam Negeri kepada seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan pembinaan terhadap seluruh KSP dan USP di daerah.

    "Pengawasan terhadap KSP, USP, perizinan bagi perusahaan properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang perhiasan/emas, akan terus dievaluasi karena masih rentannya berbagai unit usaha tersebut dijadikan sarana bagi pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme,” ujar Tito Karnavian.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Maria Pauline Lumowa, Pembobol Bank BNI Diekstradisi dari Serbia

    Tersangka kasus pembobolan Bank BNI, Maria Pauline Lumowa diekstradisi dari Serbia. Dana Bank BNI senilai Rp 1,7 triliun diduga jadi bancakan proyek.