Novel: Presiden Seharusnya Terganggu Penegakan Hukum Tercoreng

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penyidik Senior KPK Novel Baswedan menyapa awak media usai berlangsungnya rekonstruksi penyiraman air keras di kediamannya, Jakarta, Jumat, 7 Februari 2020. Novel Baswedan tidak dapat mengikuti proses rekontruksi dikarenakan alasan kesehatan pada mata kirinya. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Penyidik Senior KPK Novel Baswedan menyapa awak media usai berlangsungnya rekonstruksi penyiraman air keras di kediamannya, Jakarta, Jumat, 7 Februari 2020. Novel Baswedan tidak dapat mengikuti proses rekontruksi dikarenakan alasan kesehatan pada mata kirinya. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi seharusnya merasa terganggu karena sistem hukum compang-camping.

    "Saya tahu Pak Presiden beliau berkepentingan membangun semua hal di negara kita, termasuk membangun hukum, perbaikan sistem hukum. Tentunya ia akan terganggu melihat fakta di lapangan, bahwa penegakan hukumnya compang camping," kata Novel dalam diskusi Ngobrol Tempo, Senin, 15 Juni 2020.

    Novel mengatakan banyak masalah dalam kasus peradilannya sejak awal. Selain meragukan kedua pelaku yang saat ini menjadi terdakwa, yakni Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis, Novel juga melihat banyak manipulasi dan ketidakberimbangan yang dilakukan oleh penyidik hingga jaksa penuntut umum.

    Bahkan terakhir, Rahmat dan Ronny hanya dituntut 1 tahun penjara oleh jaksa. Jaksa dinilai tak mengakomodir Novel sebagai korban, yang meyakini tindakan serangan itu merupakan upaya pembunuhan berencana atau penganiayaan berat.

    Sebagai negara yang menganut presidensial, Novel mengatakan sudah seharusnya ia bisa menanyakan hal ini kepada Jokowi sebagai pemegang kekuasaan pertama.

    Jika Jokowi memang ingin membangun sistem peradilan yang lebih baik, Novel berharap kasusnya ini bisa diinvestigasi kembali oleh Jokowi.

    "Saya yakin beliau akan turun untuk melihat fakta itu dan menginvestigasi. Idealnya begitu, saya tak yakin presiden abai dengan fakta ini, yang hal itu itu akan menunjukan potret kerja presiden sendiri yang tak baik," kata Novel.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.