Aspri Imam Nahrawi Terima Vonis 4 Tahun Bui dan Denda Rp 200 Juta

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terdakwa Miftahul Ulum, seusai mengikuti sidang lanjutan dugaan suap penyaluran bantuan Kemenpora di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 13 Mei 2020. Sidang hari ini menghadirkan empat saksi, yaitu Miftahul Ulum; anggota DPRD DKI Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas; Edward Taufan Panjaitan alias Ucok; dan Jamaluddin Bambang. TEMPO/Imam Sukamto

    Terdakwa Miftahul Ulum, seusai mengikuti sidang lanjutan dugaan suap penyaluran bantuan Kemenpora di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 13 Mei 2020. Sidang hari ini menghadirkan empat saksi, yaitu Miftahul Ulum; anggota DPRD DKI Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas; Edward Taufan Panjaitan alias Ucok; dan Jamaluddin Bambang. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Miftahul Ulum, asisten pribadi atau aspri Imam Nahrawi ketika menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, divonis 4 tahun penjara di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini, Senin, 15 Juni 2020.

    Ulum juga divonis membayar denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

    "Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan beberapa tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," ujar Ketua Majelis Hakim Ni Made Sudani membacakan putusan.

    Atas vonis tersebut, Ulum menyatakan menerima.

    "Saya menerima putusan ini," ucap Ulum.

    Hakim menyatakan Ulum terbukti menerima uang Rp 8,6 miliar. Beberapa sumber uang berasal dari Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy terkait pencairan dana hibah dari Kemenpora serta Program Indonesia Emas.

    Hakim juga menyatakan seluruh uang itu diterima Ulum atas perintah Menpora kala itu, Imam Nahrawi. Maka Ulum tak dituntut hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti.

    Putusan terhadap Ulum lebih ringan dari tuntutan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi yakni 9 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan

    Komisi Pemilihan Umum siap menggelar Pemilihan Kepada Daerah Serentak di 9 Desember 2020. KPU prioritaskan keselamatan masyarakat dalam Pilkada 2020.