Komnas HAM Nilai Ada Pembiaran Negara soal Teror ke Aktivis HAM

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Tim Pemantauan Kasus Novel sekaligus Komisioner Komnas HAM, Sandrayati Moniaga. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    Ketua Tim Pemantauan Kasus Novel sekaligus Komisioner Komnas HAM, Sandrayati Moniaga. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan mencatat terjadi kenaikan tren kenaikan aksi teror digital terhadap para pegiat HAM dalam beberapa pekan terakhir. Komnas menduga teror itu terus terjadi karena negara membiarkan.

    “Kami belum melihat respons konkret dari negara, semacam ada pembiaran,” kata Komisioner Komnas HAM, Sandrayati Moniaga saat dihubungi, Sabtu, 13 Juni 2020.

    Sandra mengatakan pihaknya mencatat teror kepada pegiat HAM dan kebebasan berbicara terjadi selama tiga pekan terakhir. Rentetan teror dimulai dengan diskusi tentang pemberhentian presiden yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Gadjah Mada pada 29 Mei 2020. Penyelenggara acara dan moderator mendapatkan ancaman pembunuhan.

    Teror melalui media sosial dan gawai juga terjadi saat mahasiswa Universitas Indonesia akan menyelenggarakan diskusi bertajuk #PapuanLivesMatter: Rasisme Hukum di Papua. Pegiat HAM Veronica Koman menyebut anggota Badan Eksekutif Mahasiswa UI yang menjadi panitia diganggu.

    ADVERTISEMENT

    Hal serupa dialami penyelenggara dan pembicara dalam diskusi bertema rasisme Papua yang diselenggarakan oleh mahasiswa Universitas Lampung dan Amnesty International Indonesia. Serangan masif dialami salah satu pembicara diskusi di Universitas Lampung, Tantowi Anwari, yang juga bagian dari Serikat Jurnalisme Untuk Keberagaman (SEJUK).

    Sandra mengatakan dari sekian banyak kasus teror itu, baru Tantowi yang secara resmi melapor. Karena itu, ia meminta korban lainnya untuk melapor ke Komnas HAM. Laporan, kata dia, bisa dilakukan secara daring. Laporan tersebut, kata Sandra, dapat membantu Komnas HAM untuk mengusut kasus teror ini.

    “Kami masih mengumpulkan bahan soal kenaikan ini, baru mengumpulkan bahan dari teman teman. Karena engga semua mengadu ke Komnas,” kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Pernikahan dan Hajatan saat PPKM Level 4 dan 3, Ada Sanksi jika Melanggar

    Pemerintah mengatur resepsi pernikahan saat PPKM Level 4 dan lebih rendah. Aturan itu diikuti sanksi bagi pelaku usaha, perorangan, dan kepala daerah.