Ketua MPR Usul Konglomerat Borong Surat Utang Negara

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menjawab berbagai apriori publik terhadap KPK dengan menunjukan kerja nyata.

    Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menjawab berbagai apriori publik terhadap KPK dengan menunjukan kerja nyata.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo mengusulkan agar pemerintah mengumpulkan para konglomerat untuk membeli surat utang negara. Menurut Bambang, total kekayaan para konglomerat Indonesia mencapai Rp 1.884,4 triliun per Desember 2019.

    "Dorong mereka agar memborong surat utang negara," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Jumat, 12 Juni 2020.

    Pemerintah sudah beberapa kali melakukan perubahan kebutuhan anggaran pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19. Dari semula Rp 150 triliun, naik menjadi Rp 318,09 triliun, hingga kini menjadi Rp 669,7 triliun.

    Menurut dia, angka ini kemungkinan akan naik seiring berjalannya waktu. Maka dari itu Bambang mendorong pemerintah melibatkan kontribusi para konglomerat. "Dengan begitu pemerintah tak perlu menarik utang lebih banyak dari pinjaman luar negeri dengan bunga yang mencekik," ujar mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini.

    Per April 2020 total utang Indonesia tercatat mencapai Rp 5.172,48 triliun. Sebanyak Rp 4.338,44 triliun atau 83,9 persen di antaranya merupakan Surat Berharga Negara (SBN), Rp 824,12 triliun berasal dari pinjaman luar negeri, dan Rp 9,92 triliun dari pinjaman dalam negeri.

    Di sisi lain, penerimaan negara amat terpukul karena pandemi. Per April lalu, kata dia, penerimaan pajak turun 3,1 persen menjadi Rp 376,3 triliun dengan defisit APBN mencapai Rp 74,5 triliun.

    Selain menganjurkan pemerintah meminta konglomerat membeli surat utang negara politikus Golkar ini juga mengingatkan pemerintah untuk terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor. Seperti perjalanan dinas, rapat kerja di luar kantor, hingga mengusahakan penundaan pembayaran surat utang negara beserta bunganya.

    Ia mengatakan efisiensi juga perlu dilakukan di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kondisi keuangannya bahkan sudah tak sehat sebelum pandemi Covid-19. Demi menggerakkan perekonomian nasional, yang harus dipastikan adalah peningkatan konsumsi rumah tangga.

    "Tentu jangan sampai ada pemutusan hubungan kerja maupun kejadian yang membuat psikologis rumah tangga menahan konsumsi.” Ini pentingnya, kata Bambang Soesatyo, karena stimulus terhadap berbagai dunia usaha hingga bantuan sosial langsung tunai kepada masyarakat bawah, yang cakupan penerimanya harus semakin diperluas.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.