Imam Nahrawi Dituntut 10 Tahun Bui, Jaksa Yakin Korupsi Rp 19 M

Reporter:
Editor:

Anton Aprianto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terdakwa kasus dugaan suap di Kemenpora, Imam Nahrawi (kiri) berjalan memasuki ruangan untuk menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 11 Maret 2020. Sidang mantan menpora itu beragenda mendengarkan saksi mantan sesmenpora Alfitra Salamm. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Terdakwa kasus dugaan suap di Kemenpora, Imam Nahrawi (kiri) berjalan memasuki ruangan untuk menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 11 Maret 2020. Sidang mantan menpora itu beragenda mendengarkan saksi mantan sesmenpora Alfitra Salamm. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.Co, Jakarta-Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.Jaksa meyakini Imam Nahrawi menerima suap senilai Rp 11,5 miliar terkait pencarian dana hibah dari Kemenpora ke Komite Olahraga Nasional Indonesia.

    Selain hukuman pokok, jaksa juga menuntut Imam Nahrawi membayar uang pengganti sebesar Rp 19 miliar. Jaksa juga menuntut pencabutan hak politik untuk dipilih menjadi pejabat publik selama 5 tahun setelah menjalani masa hukuman.

    "Menyatakan terdakwa Imam Nahrawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan," kata jaksa KPK, Ronald Worotikan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat, 12 Juni 2020.

    Jaksa mengatakan suap itu diterima melalui asisten pribadinya, Miftahul Ulum. Selaku operator lapangan, Ulum dituntut 9 tahun penjara. Suap diberikan untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan oleh KONI Pusat kepada Kemenpora tahun anggaran 2018.

    Selain suap, jaksa menyatakan Imam juga terbukti menerima gratifikasi senilai Rp 8,6 miliar selama menjabat sebagai menteri. Gratifikasi itu berasal dari Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan terkait Program Indonesia Emas.

    Jaksa menilai perbuatan Imam telah menghambat perkembangan dan prestasi atlet Indonesia. Imam dinilai tidak kooperatif dan mengakui kesalahannya. Sementara, pertimbangan meringankan yakni, Imam bersikap sopan dan memiliki tanggungan keluarga.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.