Penyerangan Novel Baswedan, Firli: Semoga Hakim Beri Vonis Adil

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penyidik senior KPK, Novel Baswedan saat bersaksi dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadapnya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Kamis, 30 April 2020. Akibat penyerangan tersebut mata kiri Novel sudah mengalami kebutaan total, sementara pengelihatan di mata kanannya di bawah 50 persen. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Penyidik senior KPK, Novel Baswedan saat bersaksi dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadapnya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Kamis, 30 April 2020. Akibat penyerangan tersebut mata kiri Novel sudah mengalami kebutaan total, sementara pengelihatan di mata kanannya di bawah 50 persen. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, berharap hakim memberikan keputusan yang adil terkait kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan.

    "Prinsipnya adalah kita sebagai negara hukum kita akan ikuti proses hukum. Nanti kita harapkan hakim memberikan keputusan seadil-adilnya," kata Firli di kantornya, Jakarta, Jumat, 12 Juni 2020.

    Sebelumnya, jaksa menuntut Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis, dua polisi aktif yang menyiram air keras ke muka Novel dengan hukuman penjara selama satu tahun.

    Jaksa menyatakan mereka terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat 2 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau sesuai dengan dakwaan subsider.

    Sejumlah pihak menilai tuntutan itu sangat rendah. Pusat Studi Hukum dan Konstitusi menyatakan majelis hakim perkara penyiraman air keras dapat mengabaikan tuntutan ringan jaksa kepada para terdakwa. PSHK meminta hakim menggunakan kewenangannya untuk menghukum maksimal dua polisi yang menjadi terdakwa kasus ini.

    "Secara hukum, hakim diberi kebebasan untuk menilai fakta dan hukum yang disajikan dari persidangan berdasarkan dakwaan," kata peneliti PSHK, Giri Ahmad Taufik, lewat keterangan tertulis, Jumat, 12 Juni 2020.

    Giri mengatakan kewenangan hakim untuk mengabaikan tuntutan tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 510 K/Pid.Sus/20014, Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013, Nomor 68 K/Kr/1973, dan Nomor 47 K/Kr/1956.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.