Eks Pimpinan KPK Sebut Tuntutan Novel Baswedan Tak Masuk Akal

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pimpinan KPK, Laode M. Syarif, menjawab pertanyaan wartawan seusai menyelamatkan diri saat terjadi gempa bumi, di gedung KPK, Jakarta, Jumat malam, 2 Agustus 2019. TEMPO/Imam Sukamto

    Pimpinan KPK, Laode M. Syarif, menjawab pertanyaan wartawan seusai menyelamatkan diri saat terjadi gempa bumi, di gedung KPK, Jakarta, Jumat malam, 2 Agustus 2019. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menyatakan tuntutan hukuman rendah bagi terdakwa penyiram air keras ke muka Novel Baswedan tak bisa diterima akal sehat.

    Syarif membandingkan tuntutan hukuman tersebut dengan tuntutan Bahar bin Smith.

    "Bandingkan dengan Novel yang kehilangan mata permanen," ujar Syarif lewat pesan teks hari ini, Jumat, 12 Juni 2020. "Tidak dapat diterima akal sehat."

    Jaksa menuntut Bahar dihukum 6 tahun penjara karena penganiayaan. Pada akhirnya majelis hakim menghukum pengasuh Pondok Pesantren Tajul Alawiyyin, Bogor, itu 6 tahun penjara.

    Menurut Syarif, korban yang dianiaya Bahar tidak mengalami luka permanen seperti Novel Baswedan.

    Dalam sidang kasus Novel Baswedan, jaksa menyatakan terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat 2 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau sesuai dengan dakwaan subsider.

    Novel Baswedan disiram air keras jenis asam sulfat (H2S04) pada Selasa, 11 April 2017, setelah menunaikan salat subuh di Masjid Jami Al-Ihsan, Jalan Deposito, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dekat rumahnya.

    Akibat penyiraman air keras, penyidik senior KPK tersebut mengalami kerusakan pada matanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    OTT Bupati Kolaka Timur, Simak Fakta Penangkapan dan Profil Andi Merya

    Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Merya Nur, ditangkap KPK dalam OTT. Ia diduga menerima suap yang berhubungan dengan dana hibah BNPB.