Perspektif Pemberitaan Media soal Papua Dinilai Masih Rasis

Reporter

Editor

Amirullah

Ikatan Mahasiswa Papua mengadakan aksi di Kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakarta, Kamis, 19 September 2019. Aksi ini dalam rangka menjaga persatuan rakyat Indonesia dengan mengangkat tema : `Sa Papua Sa Indonesia`. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis Serikat Jurnalisme untuk Keberagaman (SEJUK), Tantowi Anwari, menilai media di Indonesia secara umum masih memiliki perspektif rasis dalam pemberitaan, terutama jika bicara isu Papua.

"Perspektif nondiskriminasi itu tidak didapat oleh teman jurnalis karena memang kalau dilihat dari fakta pemberitaan dengan mereka (jurnalis) yang baru lulus dan mungkin engga dapat pemahaman terlebih dulu, kan cukup banyak," ucap Tantowi dalam diskusi daring pada Kamis, 11 Juni 2020.

Selain itu, tak sedikit juga jurnalis yang tak menerapkan kode etik jurnalistik dalam menulis pemberitaan. Padahal dalam Pasal 8 sudah tertulis bahwa seorang jurnalis tidak boleh bersikap rasis.

Apalagi, kata Tantowi, jumlah media yang bicara soal Papua hanya sedikit. Pun jika media nasional memberitakan Papua, hanya ketika ada peristiwa besar terjadi. "Misalnya ketika ada kasus makar, kekerasan. Tapi apakah mereka sudah memberikan ruang terhadap suara Papua, atau mereka yang menjadi korban?" ucap Tantowi.

Lebih lanjut, dia menilai pemberitaan tentang Papua biasanya hanya bersumber dari pemerintah, dalam hal ini Polri atau TNI. Meski informasi yang didapat resmi, tetapi Tantowi menyayangkan lantaran sebagian besar jurnalis memberitakan satu sisi, yakni hanya dari sisi pemerintah.

Hal tersebut kemudian memunculkan ketimpangan informasi. Terlebih lagi, menurut Tantowi, di pemerintahan era Presiden Joko Widodo ini, kebebasan pers tidak terasa. Ia mencontohkan dengan sulitnya mengurus izin ketika para jurnalis yang ingin datang meliput langsung ke Papua. "Padahal kebebasan pers sangat krusial, itu hak mendasar," kata Tantowi.






Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

17 jam lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

17 jam lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

22 jam lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif


DPR Papua Barat Dukung TNI - Polri Tumpas KKB Penghambat Pembangunan

1 hari lalu

DPR Papua Barat Dukung TNI - Polri Tumpas KKB Penghambat Pembangunan

Orgenes mengatakan kebiadaban KKB di wilayah itu sangat mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat sipil pada umumnya.


TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

3 hari lalu

TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

TPNPB menyatakan pembakaran kantor Distrik Paniai Utara sebagai awal perang terhadap pemerintah Indonesia.


Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

4 hari lalu

Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

Kemendagri telah melakukan langkah-langkah strategis, terukur, dan terinci dalam mempercepat terlaksananya pemerintahan tiga provinsi baru di Papua.


Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

4 hari lalu

Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

Kapolri mengatakan penyiapan personel untuk membantu KPK menangkap Lukas Enembe itu adalah upaya Polri mendukung pemberantasan korupsi.


Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

5 hari lalu

Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

Komnas HAM meminta TNI mengevaluasi keberadaan Brigif Raider 20 di Timika, Papua. Permintaan ini merupakan yang pertama dari Komnas untuk TNI.


OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

5 hari lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

5 hari lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.