Penyerang Novel Dituntut 1 Tahun, Advokat Minta Jokowi Bentuk TPF

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penyidik senior KPK, Novel Baswedan saat bersaksi dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadapnya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Kamis, 30 April 2020. Akibat penyerangan tersebut mata kiri Novel sudah mengalami kebutaan total, sementara pengelihatan di mata kanannya di bawah 50 persen. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Penyidik senior KPK, Novel Baswedan saat bersaksi dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadapnya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Kamis, 30 April 2020. Akibat penyerangan tersebut mata kiri Novel sudah mengalami kebutaan total, sementara pengelihatan di mata kanannya di bawah 50 persen. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Tim advokasi meminta Presiden Joko Widodo turun tangan membentuk tim pencari fakta independen dalam kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Tim advokasi mengaku tak puas dengan persidangan kasus tersebut.

    "Presiden Joko Widodo untuk membuka tabir sandiwara hukum ini dengan membentuk Tim Pencari Fakta Independen," kata anggota tim, Andy Rezaldi, Kamis, 11 Juni 2020.

    Andi menganggap tuntutan 1 tahun terhadap dua terdakwa penyiram Novel sangat rendah. Kedua pelaku adalah anggota polisi aktif, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette. Andi menganggap tuntutan itu sangat memalukan.

    "Tidak berpihak pada korban kejahatan, terlebih ini adalah serangan brutal kepada Penyidik KPK yang telah terlibat banyak dalam upaya pemberantasan korupsi," kata dia.

    Tim advokasi mencatat banyak kejanggalan dalam sidang ini. Pertama, tuntutan Jaksa seakan berupaya untuk menafikan fakta kejadian yang sebenarnya. Kedua, saksi-saksi yang dianggap penting tidak dihadirkan Jaksa di persidangan.

    Ketiga, peran penuntut umum terlihat seperti pembela para terdakwa. Hal ini dengan mudah dapat disimpulkan oleh masyarakat ketika melihat tuntutan yang diberikan kepada dua terdakwa

    "Alih-alih dapat mengungkapkan fakta sebenarnya, justru Penuntutan tidak bisa lepas dari kepentingan elit mafia korupsi dan kekerasan," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    OTT Bupati Kolaka Timur, Simak Fakta Penangkapan dan Profil Andi Merya

    Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Merya Nur, ditangkap KPK dalam OTT. Ia diduga menerima suap yang berhubungan dengan dana hibah BNPB.