Gibran Soal Pilkada Solo: Mari Tunggu Rekomendasi Ibu Megawati

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bakal Calon Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka (kiri) dan Achmad Purnomo (tengah) berjabat tangan usai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Senin, 10 Februari 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Bakal Calon Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka (kiri) dan Achmad Purnomo (tengah) berjabat tangan usai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Senin, 10 Februari 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Bakal Calon Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, mengatakan tidak mempermasalahkan polemik mundurnya Achmad Purnomo dari pencalonan. 

    "Soal surat pengunduran Pak Purnomo, dan penolakan DPC PDI Perjuangan Surakarta, saya tidak masalah, karena itu wilayahnya pak FX Hadi Rudyatmo selaku Ketua DPC PDP Surakarta," kata Gibran di Solo, Kamis, 11 Juni 2020.

    Gibran mengatakan dari awal dengan prinsip siapapun kompetitornya dalam Pilkada merupakan teman dan saudaranya. Apalagi menurut dia, Purnomo sudah dianggapnya seperti bapak sendiri.

    "Saya sangat hormat sama beliau. Soal keputusan rekomendasi mari kita tunggu bersama dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Hajah Megawati Soekarnoputri," kata kata Gibran yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo.

    Sebelumnya, Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo mengatakan pengurus DPC PDIP telah menolak mundurnya bakal calon Wali Kota Surakarta, Achmad Purnomo, dari pencalonan Pilkada Surakarta 2020, pada Minggu (7/6).

    Menurut Rudyatmo, Purnomo maju sebagai bakal Calon Wali Kota Surakarta tidak mencalonkan diri, tetapi dicalonkan mulai dari anak ranting, pengurus anak cabang (PAC) hingga ke DPC PDIP Surakarta.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar TNI-Polri yang Pernah Menjabat sebagai Plt Gubernur

    Penunjukan anggota TNI-Polri menjadi Plt Gubernur sudah sempat terjadi beberapa kali. Penunjukan itu diputuskan oleh Mendagri saat itu, Tjahjo Kumolo.