Doni Monardo: Ada 40 Daerah Gelar Pilkada Masuk Risiko Tinggi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas memasang segel pada kotak suara pemilihan kepala daerah (pilkada) sebelum didistribusikannya ke sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di kantor KPU Kota Kediri, Jawa Timur, Senin, 25 Juni 2018. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat mewaspadai 187 dari 485 TPS se-Kota Kediri rawan terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pilkada serentak 27 Juni mendatang. ANTARA

    Petugas memasang segel pada kotak suara pemilihan kepala daerah (pilkada) sebelum didistribusikannya ke sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di kantor KPU Kota Kediri, Jawa Timur, Senin, 25 Juni 2018. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat mewaspadai 187 dari 485 TPS se-Kota Kediri rawan terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pilkada serentak 27 Juni mendatang. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penangangan Covid-19, Doni Monardo, membeberkan kondisi daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020.

    Doni mengatakan, dari 261 daerah yang akan menggelar pilkada, ada daerah yang tidak terdampak Covid-19 tetapi ada pula yang berisiko tinggi.

    "Kabupaten-kota ada 43 tidak terdampak, 72 risiko ringan, 99 risiko sedang, dan 40 risiko tinggi," kata Doni dalam rapat kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, 11 Juni 2020. Salah satu daerah yang akan menggelar pilkada dan tengah berada di zona merah adalah Kota Surabaya.

    Meski begitu, Doni mengatakan data itu akan terus berkembang dan berubah. Dia mengatakan bisa saja daerah-daerah tersebut berubah zona, dari zona merah menjadi kuning atau sebaliknya. Menurut Doni, Gugus Tugas akan terus melaporkan perubahan ini setiap pekan.

    "Ini akan dilaporkan terus setiap hari Senin oleh tim pakar. Data-data ini merupakan akumulasi dari seluruh kabupaten/kota," ujar dia.

    Doni pun meminta penyelenggara pilkada untuk memantau terus perkembangan dan detail daerah pilkada yang masuk zona hijau, kuning, oranye, dan merah. "Semua ini akan berkembang, akan sangat dinamis tergantung tingkat kesiapan daerah," ujar Kepala BNPB ini.

    Doni mengatakan, secara umum Gugus Tugas telah merekomendasikan penyelenggaraan pilkada. Namun, Gugus Tugas memberi catatan khusus, yakni harus menaati protokol kesehatan. Semua kegiatan juga harus berdasarkan kajian yang dimulai dari prakondisi di seluruh daerah yang terlibat.

    Doni mengatakan protokol kesehatan yang dimaksud ialah larangan kegiatan pertemuan dalam jumlah besar. Kalau pun dilakukan, ia menegaskan pertemuan itu berskala terbatas dan harus diawasi ketat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    OTT Bupati Kolaka Timur, Simak Fakta Penangkapan dan Profil Andi Merya

    Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Merya Nur, ditangkap KPK dalam OTT. Ia diduga menerima suap yang berhubungan dengan dana hibah BNPB.