Ansor Minta DPR Tak Buru-buru Bahas RUU Haluan Ideologi Pancasila

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas (tengah) memperkenalkan anggotanya saat pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019. Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, mengatakan pihaknya ingin memberikan pandangan terkait situasi di tanah air dalam perspektif organisasinya. Salah satunya tentang kondisi politik di Indonesia. ANTARA

    Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas (tengah) memperkenalkan anggotanya saat pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019. Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, mengatakan pihaknya ingin memberikan pandangan terkait situasi di tanah air dalam perspektif organisasinya. Salah satunya tentang kondisi politik di Indonesia. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda atau GP Ansor meminta DPR untuk tak terburu-buru membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU Haluan Ideologi Pancasila.

    Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, menilai draf RUU yang dibuat oleh Badan Legislasi DPR RI masih memerlukan banyak pendalaman, dialog, dan masukan dari berbagai kalangan. "Mengingatkan pembahasan RUU tersebut jangan sampai terburu-buru," kata Yaqut lewat keterangan tertulis pada Rabu, 10 Juni 2020. 

    Pembagasan RUU, kata dia, tidak bisa dilakukan dengan serampangan. Karena Yaqut mengatakan muara RUU Haluan Ideologi Pancasila menjadi pedoman kuat bagi penyelenggara negara dalam menyusun, merencanakan, dan mengevaluasi pembangunan nasional.

    RUU ini, menurut dia, juga menyangkut segala sendi kehidupan rakyat Indonesia. Yakni dari politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan, dan keamanan.

    "Di tengah persoalan besar dan mendesak bangsa ini, yakni penanganan pandemi Covid-19, penundaan pembahasan RUU tersebut adalah pilihan tepat. Sebelum membahas RUU ini DPR harus melakukan banyak diskusi dengan berbagai pihak terlebih dahulu," katanya.

    Menurut dia, dari penelusuran GP Ansor ada beberapa catatan penting bagi DPR sebelum pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila.

    Pertama, RUU tersebut belum mencantumkan secara jelas Ketetapan (Tap) MPRS XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah NKRI bagi PKI, dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

    Kedua, konsideran RUU HIP tidak menyertakan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menjadi landasan hukum pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan/atau ideologi transnasional.

    "Ini juga harus diperbaiki. Jangan sampai lahirnya UU nanti menjadi amunisi baru bagi kelompok-kelompok radikal dan intoleran untuk bangkit lagi," kata Yaqut.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Selamat Jalan KPK

    Berbagai upaya melemahkan posisi KPK dinilai tengah dilakukan. Salah satunya, kepemimpinan Firli Bahuri yang dinilai membuat kinerja KPK jadi turun.