Jokowi Terima Surat Kepercayaan dari Tujuh Duta Besar

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (kanan) menerima surat kepercayaan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 20 November 2019.  ANTARA/Wahyu Putro A

    Presiden Jokowi (kanan) menerima surat kepercayaan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 20 November 2019. ANTARA/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menerima penyerahan surat-surat kepercayaan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Designate Resident untuk Republik Indonesia, dari 7 negara, pada Rabu, 10 Juni 2020, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

    Surat kepercayaan diberikan oleh Duta Besar Republik Guatemala Maynor Jacobo Cuyún Salguero; Duta Besar Republik Arab Mesir Ashraf Mohamed Moguib Sultan, Duta Besar Republik Kuba Tania Velazquez Lopez, Duta Besar Qatar Fawziya Edrees Salman Al-Sulaiti,

    Selain itu ada pula Duta Besar Republik Islam Mauritania Mohammed At Thalib Zain Al Abidin, Duta Besar Republik Federasi Brasil José Amir da Costa Dornelles, dan Duta Besar Persatuan Emirat Arab Abdulla Salem Obaid Salem AlDhaheri.

    Upacara serah terima dilaksanakan secara langsung dengan penerapan protokol kesehatan. Setelah dibuka dengan upacara di luar halaman istana, upacara penyerahan kemudian beralih ke dalam Istana Merdeka. Seluruh duta besar baru mengenakan masker dan menjaga jarak dengan yang lain.

    Penyerahan surat dilakukan tanpa bersalaman. Jokowi menerima masing-masing surat kepercayaan yang diberikan dari para duta besar. Jokowi yang juga bermasker, hanya menganggukkan kepala lalu berfoto bersama.

    Nampak hadir pada upacara itu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretariat Negara Pramono Anung, dan Menteri Sekretariat Kabinet Pratikno.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.