Bamsoet: Prabowo Bentuk Tim Kajian RUU Haluan Ideologi Pancasila

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat membuka FGD di Kampus UI Depok pada Selasa, 19 November 2019.

    Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat membuka FGD di Kampus UI Depok pada Selasa, 19 November 2019.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo mengatakan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah membentuk tim untuk mengkaji Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila. Tim itu akan menelaah pasal per pasal hingga kalimat per kalimat dalam RUU HIP.

    "Pak Prabowo menyampaikan sudah membentuk tim kajian," kata Bamsoet, sapaan Bambang, dalam keterangan tertulis, Selasa, 9 Juni 2020.

    Bamsoet dan tujuh pimpinan MPR hari ini menemui Prabowo di kantornya untuk membicarakan RUU Haluan Ideologi Pancasila ini serta pokok-pokok haluan negara. Menurut Bamsoet, Ketua Umum Partai Gerindra ini mendukung RUU HIP dengan syarat.

    "Sejauh dimaksudkan untuk menjaga ideologi Pancasila dan memperkuat eksistensi dan wewenang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila," kata Bamsoet.

    Menurut Bamsoet, sapaan Bambang, MPR dan Prabowo memiliki kesamaan pandangan bahwa Pancasila tak perlu dipertentangkan. Ia mengatakan tidak ada ruang bagi ideologi lain untuk menggantikan Pancasila.

    Bamsoet mengatakan, mereka sepakat bahwa ideologi transnasional seperti komunisme, fasisme, liberalisme, kapitalisme, maupun paham radikal mengatasnamakan agama tak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Kepada Prabowo, Bamsoet juga menegaskan kedudukan hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (Tap MPRS) Nomor XXV Tahun 1966.

    Tap yang ditandatangani Jenderal A.H. Nasution itu memuat ketentuan pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan PKI sebagai organisasi terlarang, serta larangan menyebarkan paham komunisme, Marxisme, dan Leninisme.

    Terkait pokok-pokok haluan negara yang merupakan agenda amandemen Undang-undang Dasar 1945, lanjut Bamsoet, Prabowo berpendapat Indonesia perlu memiliki perencanaan strategis di bidang apa pun, termasuk pertahanan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.