ICW Tolak Kenaikan Gaji Pimpinan KPK

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Lima komisioner KPK baru, Firli Bahuri (tengah), Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron (kiri), Nawawi Pomolango (kanan), Alexander Marwata, dalam acara serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 20 Desember 2019. Lima pimpinan KPK, resmi dipimpin Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, Alexander Marwata dan lima anggota Dewan Pengawas KPK yaitu Tumpak Hatorangan Panggabean, Artidjo Alkostar, Harjono, Albertina Ho dan Syamsuddin Haris resmi menjabat sebagai Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK untuk periode 2019-2023. TEMPO/Imam Sukamto

    Lima komisioner KPK baru, Firli Bahuri (tengah), Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron (kiri), Nawawi Pomolango (kanan), Alexander Marwata, dalam acara serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 20 Desember 2019. Lima pimpinan KPK, resmi dipimpin Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, Alexander Marwata dan lima anggota Dewan Pengawas KPK yaitu Tumpak Hatorangan Panggabean, Artidjo Alkostar, Harjono, Albertina Ho dan Syamsuddin Haris resmi menjabat sebagai Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK untuk periode 2019-2023. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch menolak rencana kenaikan gaji pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. ICW menyebut ada empat alasan untuk menolak rencana tersebut.

    Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan alasan pertama ada potensi konflik kepentingan. Menurut dia, potensi itu muncul bila pimpinan KPK terlibat langsung dalam pembahasan. “Pada situasi seperti itu, Pimpinan KPK tidak akan dapat menghitung dan memutuskan secara objektif berapa gaji yang mereka layak dapatkan,” kata Kurnia lewat keterangan tertulis, Selasa, 9 Juni 2020.

    Alasan kedua, kata dia, usulan kenaikan gaji tidak sebanding dengan kinerja Firli Bahuri cs. Mengutip hasil survei Indikator, kepercayaan publik terhadap KPK menurun. Menurut dia, hasil survei itu menunjukkan kepemimpinan Firli yang minim prestasi.

    Kurnia mengatakan alasan ketiga, pihaknya menolak karena Indonesia tengah dilanda pandemi Covid-19. Menurut dia, sebagai pejabat publik, pimpinan KPK harusnya paham bahwa penanganan Covid-19 harus diutamakan. Terakhir, menurut dia, usulan kenaikan gaji bertentangan dengan pesan moral KPK soal hidup sederhana. Kesederhanaan juga tercantum dalam sembilan nilai integritas yang dibuat KPK.

    Kurnia menganggap gaji pimpinan KPK saat ini sudah tergolong besar, yakni Rp 123 juta untuk Ketua KPK dan Rp 112 juta untuk Wakil Ketua KPK. “Tidak tepat jika Pimpinan KPK terus ‘mengemis’ untuk mendapatkan kenaikan gaji,” kata dia.

    Sementara itu, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan kenaikan gaji pimpinan bukan inisiatif KPK. Dia mengatakan KPK hanya diundang untuk melakukan rapat dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM membahas aturan yang mengatur gaji tersebut. Dia mengatakan dalam rapat itu, KPK menyerahkan sepenuhnya lanjutan pembahasan kenaikan gaji kepada pemerintah. “Pada dasarnya KPK tidak mengambil inisiatif,” ujar dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.