ICW Sebut Rencana Kenaikan Gaji Pimpinan KPK Masih Berlanjut

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Firli Bahuri (tengah) menyapa wartawan usai melakukan rapid test COVID-19 di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 4 Juni 2020. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    Ketua KPK Firli Bahuri (tengah) menyapa wartawan usai melakukan rapid test COVID-19 di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 4 Juni 2020. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch menyatakan mendapatkan informasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Hukum dan HAM melanjutkan pembahasan tentang kenaikan gaji pimpinan KPK. “KPK telah berbohong, bila benar melanjutkan membahas kenaikan gaji itu," kata peneliti ICW Kurnia, Selasa, 9 Juni 2020.

    Menurut dia, Ketua KPK Firli Bahuri sebelumnya pernah mengatakan untuk membatalkan pembahasan kenaikan gaji tersebut.

    Usulan kenaikan gaji pimpinan memang pernah mengemuka pada April lalu. Saat itu, gaji pimpinan diusulkan naik menjadi Rp 300 juta. Pimpinan era Agus Rahardjo yang mengusulkan kenaikan dan diusulkan mulai berlaku di era pimpinan selanjutnya untuk menghindari konflik kepentingan.

    Rencana kenaikan gaji ini menjadi polemik sebab muncul ketika pandemi Covid-19. Firli Bahuri cs menyatakan membatalkan pembahasan kenaikan gaji karena KPK berfokus mengawal penanganan Covid-19. “Kalaupun itu sifatnya usulan, pimpinan akan batalkan dan tidak akan bahas karena tidak masuk agenda prioritas di saat seperti ini," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, 3 April 2020.

    ADVERTISEMENT

    Menurut Kurnia, pembahasan kenaikan gaji juga tak pantas dilakukan pada saat ini. Sebab, Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19. Sebagai pejabat publik, kata dia, pimpinan KPK harusnya paham penanganan wabah butuh dana sangat banyak.

    Ia menilai Firli Bahuri cs. tak pantas meminta kenaikan gaji pimpinan KPK. Ia menganggap kinerja mereka buruk dan minim prestasi. "Justru yang mereka tunjukkan hanya rangkaian kontroversi," ujar dia. Pelaksana Tugas juru bicara KPK Ali Fikri tidak menanggapi pesan konfirmasi yang dikirimkan Tempo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Makan di Warteg saat PPKM Level 4 dan 3 di Jawa - Bali

    Pemerintah membuat aturan yang terkesan lucu pada penerapan PPKM Level 4 dan 3 soal makan di warteg. Mendagri Tito Karnavian ikut memberikan pendapat.