Veronica Koman: Pengadilan Terhadap 7 Pemuda Papua Absurd

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Veronica Koman. foto/twitter/VeronicaKoman

    Veronica Koman. foto/twitter/VeronicaKoman

    TEMPO.CO, Jakarta- Veronica Koman, pegiat HAM dan aktivis isu Papua, menyebut proses hukum terhadap tujuh pemuda Papua di Balikpapan, Kalimantan Timur, absurd alias konyol dan tak masuk logika.

    Veronica Koman mengatakan mereka dikenai pasal makar karena demonstrasi antirasisme di Jayapura pada Agustus 2019.

    "Se-absurd itu pasal makar dipakai untuk membungkam orang Papua," kata Veronica dalam diskusi '#PapuanLivesMatter: Rasisme Hukum di Papua' di akun Youtube Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) pada Sabtu malam, 6 Juni 2020.

    Dia menjelaskan tujuh pemuda itu ditangkap di Papua. Ada yang dituduh berniat mengikuti upacara pengibaran bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM), Bendera Bintang Kejora.

    Di Manokwari, kata Veronica Koman, sejumlah pemuda ditangkap karena memegang properti berupa lidi yang ditempeli kertas bercorak Bendera Bintang Kejora.

    "Yang di Jakarta ikut aksi di depan Istana, ada Bendera Bintang Kejora. Eh, kena pasal makar. Betapa absurd-nya ini," ucap Veronica.

    Tujuh pemuda Papua tersebut dituntut 5-17 tahun penjara.

    Mereka adalah empat mahasiswa yakni Ferry Kombo, Alex Gobay, Hengky Hilapok, dan Irwanus Urobmabin. Kemudian Wakil Ketua II Badan Legislatif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Buchtar Tabuni, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB Mimika Steven Itlay, dan Ketua Umum KNPB Agus Kossay.

    "Dengan tuntutan setinggi ini bisa menyulut konflik lagi di Papua, bisa memperpanjang."

    Veronica pun menjelaskan aksi demontrasi menolak rasisme di Papua pada 29 Agustus 2019 dipicu insiden di asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 Agustus 2019.

    Seorang anggota TNI diduga menyebut mahasiswa Papua sebagai 'monyet'. Demonstrasi antirasisme pun muncul di berbagai kota, seperti Sorong, Fakfak, Jayapura, Manokwari, hingga Jakarta.

    Menurut Veronica Koman, selama persidangan tak ada pertanyaan tentang kerusuhan di Jayapura pada 29 Agustus 2019.

    Pertanyaan jaksa justru mengenai pengorganisasian massa, misalnya, siapa yang melakukan yel-yel Papua Merdeka, siapa seksi keamanan unjuk rasa, siapa yang membawa Bendera Bintang Kejora, hingga pengadaan rapat.

    "(Demonstrasi antirasisme) Itu hak atas kebebasan berekspresi, berkumpul, hukum internasional melindungi hal itu," kata Vero, sapaan Veronica Koman.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Daftar Lengkap Harga Mobil Toyota Tanpa PPnBM, dari Avanza hingga Vios

    Relaksasi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) mobil berlaku pada 1 Maret 2021. Terdapat sejumlah model mobil Toyoto yang mendapat diskon pajak.