Kota Mataram Perbolehkan PKL Gelar Lapak selama Masa Transisi

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Danru Operasional Peleton I Satpol-PP Kota Mataram Dewa Putu (kedua kiri) ketika ditemui disela kegiatan patroli gabungan pengecekan pelaksanaan PCBL bersama TNI dan Polri di Mataram, NTB, Sabtu malam 6 Juni 2020. ANTARA/Dhimas B.P.

    Danru Operasional Peleton I Satpol-PP Kota Mataram Dewa Putu (kedua kiri) ketika ditemui disela kegiatan patroli gabungan pengecekan pelaksanaan PCBL bersama TNI dan Polri di Mataram, NTB, Sabtu malam 6 Juni 2020. ANTARA/Dhimas B.P.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, memperbolehkan pedagang kaki lima atau PKL membuka usahanya di tengah masa transisi menuju normal baru saat pandemi COVID-19.

    Komandan Regu (Danru) Operasional Peleton I Satpol-PP Kota Mataram Dewa Putu yang ditemui di sela kegiatan patroli gabungan di Mataram, Sabtu malam 6 Juni 2020, menegaskan kesempatan PKL untuk membuka usahanya di tengah pandemi COVID-19 ini sesuai kebijakan Pemerintah Kota Mataram.

    "Khususnya kepada PKL, diberikan kelonggaran untuk buka usahanya sampai jam 21.00 Wita malam," kata Dewa Putu.

    Namun demikian, PKL boleh membuka usahanya dengan menerapkan protokol COVID-19, yakni dengan menyediakan sarana cuci tangan di tempat dagangannya, tetap gunakan masker, dan selalu menerapkan jaga jarak.

    "Pengunjungnya juga jangan sampai berdesak-desakan," ujarnya.

    Dari pantauan di tengah masa transisi kenormalan baru pandemi COVID-19 untuk wilayah Kota Mataram, sudah banyak PKL yang mencuri kesempatan membuka usahanya. Alasannya adalah masalah kebutuhan perut yang sudah tidak bisa ditahan lagi di tengah kondisi pandemi yang rasanya tak akan ada ujungnya. Namun demikian, mereka yang buka tak menghiraukan protokol COVID-19.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan

    Komisi Pemilihan Umum siap menggelar Pemilihan Kepada Daerah Serentak di 9 Desember 2020. KPU prioritaskan keselamatan masyarakat dalam Pilkada 2020.