Bahas Draf Peraturan Pilkada 2020, KPU Gelar Uji Publik

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisioner KPU Viryan Azis dan Evi Novida Ginting didampingi anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar memeriksa dokumen rekapitulasi suara Sulawesi Selatan di Kantor KPU RI, Jakarta, Ahad, 19 Mei 2019. TEMPO/Irsyan Hasyim

    Komisioner KPU Viryan Azis dan Evi Novida Ginting didampingi anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar memeriksa dokumen rekapitulasi suara Sulawesi Selatan di Kantor KPU RI, Jakarta, Ahad, 19 Mei 2019. TEMPO/Irsyan Hasyim

    TEMPO.CO, Jakarta - KPU (Komisi Pemilihan Umum) menggelar uji publik untuk meminta masukan masyarakat di tengah pembahasan rancangan Peraturan KPU tentang Pilkada 2020 di tengah wabah Covid-19.

    Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan KPU berharap mendapat masukan dari publik sehingga draf PKPU ini dapat disempurnakan.

    "Sehingga muara akhirnya adalah penyelenggaraan Pilkada 2020 secara serentak bisa dilaksanakan dengan menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat serta terpenuhinya hak warga negara," kata Viryan saat membuka uji publik virtual hari ini, Sabtu, 6 Juni 2020.

    Viryan menerangkan draf Peraturan KPU mencakup 11 bab dan 110 pasal. Sebelas bab itu mencakup pembentukan dan tata kerja PPK, PPS, KPPS, dan PPDP; pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih; pencalonan; kampanye; dana kampanye.

    Kemudian pemungutan suara dan penghitungan suara; rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan; sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat; dan pengamanan perlengkapan pemilihan.

    Uji publik KPU tersebut dihadiri perwakilan dari Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Dewan Perwakilan Daerah, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, kelompok masyarakat sipil, dan media.

    Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan draf PKPU tentang Pilkada 2020 tersebut terus dikonsultasikan dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan.

    "Karena itu perintah perpu (Nomor 2 Tahun 2020)," ujar Pramono.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sepak Terjang Artidjo Alkostar Si Algojo Koruptor

    Artidjo Alkostar, bekas hakim agung yang selalu memperberat hukuman para koruptor, meninggal dunia pada Ahad 28 Februari 2021. Bagaimana kiprahnya?