Anggaran Bengkak, Kemendagri: Daerah Tetap Siap Gelar Pilkada

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO

    Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta-Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, menyebut kepala daerah di 270 wilayah siap menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020. Hal ini disampaikan Bahtiar saat ditanya ihwal membengkaknya kebutuhan anggaran pilkada serentak tahun ini yang diperkirakan mencapai Rp 5 triliun menurut Komisi Pemilihan Umum.

    "Pemda tadi rapat dengan kami, secara umum prinsinya tidak ada masalah," kata Bahtiar kepada Tempo, Jumat, 5 Juni 2020.

    Menurut Bahtiar, sembilan gubernur, 261 bupati/wali kota, dan Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilu daerah yang akan melaksanakan pilkada mengikuti rapat tersebut. Dia mengatakan mereka semua sepakat dan mendukung pilkada serentak  pada 9 Desember mendatang. "Prinsipnya siap melaksanakan, tinggal yang dibicarakan tadi protokol kesehatan," kata Bahtiar.

    KPU sebelumnya menyatakan Pilkada 2020 memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp 4,5 triliun hingga Rp 5,6 triliun. Kenaikan anggaran ini lantaran jumlah pemilih di setiap tempat pemungutan suara (TPS) dibatasi maksimal 500 orang dan penyediaan alat-alat pelindung diri sesuai protokol Covid-19.

    Dalam kesimpulan rapat kerja Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat pada Rabu, 4 Juni lalu, tambahan anggaran pilkada tak menutup kemungkinan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun Kemendagri akan melihat kemampuan APBD setiap daerah terlebih dulu. "Sekarang diupayakan dulu APBD ada tidak, kan daerah tidak sama kemampuan fiskalnya. Ada yang mampu, dananya cukup," ucap dia.

    Kemendagri juga meminta pemerintah daerah melakukan relokasi serta efisiensi dari anggaran yang sudah tersedia. Selain itu, terkait kebutuhan APD, penyelenggara pemilu diminta untuk berkonsultasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tiap daerah.

    Asumsinya, Gugus Tugas atau Dinas Kesehatan daerah memiliki anggaran pengadaan atau bahkan stok APD yang diperlukan. "Teman-teman penyelenggara sendiri kan tidak harus dalam bentuk uang yang diterima. Yang penting alat-alat yang dibutuhkan ada semua."

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    OTT Bupati Kolaka Timur, Simak Fakta Penangkapan dan Profil Andi Merya

    Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Merya Nur, ditangkap KPK dalam OTT. Ia diduga menerima suap yang berhubungan dengan dana hibah BNPB.