Komisi VIII DPR Sebut Putusan Sepihak Menag soal Haji Langgar UU

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Agama Fachrul Razi (kiri) didampingi Dirjen PHU Nizar Ali menyampaikan keterangan pers secara daring tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441 H di Jakarta, Selasa 2 Juni 2020. Pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada 2020 untuk melindungi WNI pada masa pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Humas Kementerian Agama

    Menteri Agama Fachrul Razi (kiri) didampingi Dirjen PHU Nizar Ali menyampaikan keterangan pers secara daring tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441 H di Jakarta, Selasa 2 Juni 2020. Pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada 2020 untuk melindungi WNI pada masa pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Humas Kementerian Agama

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Agama atau Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Ace Hasan Syadzily menanggapi pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi yang menyebut kewenangan membatalkan ibadah haji 2020 ada pada dirinya. Menurut Ace, keputusan pembatalan sepihak itu melanggar kesepakatan dari rapat kerja sebelumnya serta Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD.

    "Soal mekanisme pengambilan keputusan pembatalan haji kami merujuk pada kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Menag tanggal 11 Mei yang menyatakan bahwa akan dilaksanakan rapat khusus terkait dengan kebijakan ini," kata Ace ketika dihubungi, Jumat, 5 Mei 2020.

    Dalam simpulan raker 11 Mei itu, tertulis bahwa Komisi VIII dan Menteri Agama akan menggelar rapat khusus membahas kebijakan diselenggarakan atau tidaknya ibadah haji 2020 dan implikasi anggaran dari kebijakan yang akan diputuskan.

    Ace menjelaskan, dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, pembiayaan haji harus mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Ace menyinggung, apa yang disampaikan Menag dalam pengumumannya pun menyebut soal dana jamaah haji 2020.

    Selain itu, Ace mengatakan keputusan raker tersebut mengikat DPR dan pemerintah. Hal ini tertuang dalam Pasal 98 ayat (7) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah atau UU MD3.

    "Keputusan dan/atau kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh pemerintah," demikian tertulis dalam Pasal 98 ayat (7) tersebut.

    Menurut Ace, pemerintah seharusnya memiliki keleluasaan waktu untuk membahas kebijakan haji bersama DPR, apalagi keputusannya adalah penundaan. Beda halnya dengan keputusan tetap memberangkatkan haji yang memerlukan waktu persiapan lebih awal dan jauh-jauh hari.

    "Jadi kalau alasannya mengejar waktu, kalau dibatalkan sesungguhnya tak masuk di logika (buru-buru mengumumkan sebelum raker)," kata Ace.

    Menteri Agama Fachrul Razi sebelumnya mengatakan telah berkonsultasi dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait kewenangan membatalkan haji. Menurut Fachrul, Kemenkumham menyatakan kewenangan itu ada pada Menteri Agama.

    Menag pun mengumumkan pembatalan haji 2020 itu pada Selasa, 2 Juni lalu. Menurut Fachrul, pengumuman tak bisa mundur karena sudah melapor kepada Presiden Joko Widodo.

    "Bila ditunda akan menyulitkan posisi pemerintah karena jarak waktunya jauh dari deadline (pengumuman) tanggal 1 Juni 2020," ujar Fachrul melalui pesan singkat, Rabu, 3 Juni 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Maria Pauline Lumowa, Pembobol Bank BNI Diekstradisi dari Serbia

    Tersangka kasus pembobolan Bank BNI, Maria Pauline Lumowa diekstradisi dari Serbia. Dana Bank BNI senilai Rp 1,7 triliun diduga jadi bancakan proyek.