TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menggelar rapat koordinasi secara virtual dengan kepala daerah terkait persiapan Pilkada 2020. Tito meminta kepala daerah di 270 daerah untuk segera mencairkan Naskah Perjanjian Dana Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada serentak yang akan digelar 9 Desember mendatang itu.
"Tolong rekan-rekan kepala daerah, usulan dan NPHD yang sudah disepakati segera dicairkan," kata Tito, dikutip keterangan tertulis, Jumat, 5 Juni 2020.
Tito meminta kepala daerah mencairkan berapa pun dana yang ada. Tujuannya adalah agar penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu di tingkat daerah memiliki napas dan ruang fiskal untuk melanjutkan tahapan yang direncanakan kembali dimulai 15 Juni nanti.
Tito juga mewanti-wanti agar pelaksanaan pilkada dan pencairan NPHD tidak diperumit dengan politik transaksional. Meski berskala kontestasi lokal, kata Tito, pilkada serentak tahun ini menjadi yang terbesar dan berimbas pada stabilitas politik nasional.
"Agar kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan, jangan sampai terjadi transaksional, politik kepentingan kepada penyelenggara dari rekan-rekan kepala daerah," ujar mantan Kapolri ini.
KPU sebelumnya memaparkan perlu penambahan anggaran Rp 4,5-5,6 triliun untuk pilkada tahun ini. Anggaran pilkada membengkak untuk penyediaan alat pelindung diri mengikuti protokol kesehatan di tengah Covid-19.
"Prinsipnya kami siap menjalankan pilkada di bulan Desember asal protokol Covid-19 ini dijalankan dengan ketat. Jadi salah satunya yang membengkak adalah pengadaan APD," kata komisioner KPU Ilham Saputra kepada Tempo, Jumat, 5 Juni 2020.
Pemerintah dan DPR telah menyepakati pilkada digelar 9 Desember 2020 meski pandemi Covid-19 belum bisa diperkirakan sudah berakhir. Keputusan ini disebut telah mendapatkan persetujuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan.
Menurut Tito, kedua pihak tersebut melihat tren bahwa pandemi Covid-19 memang belum bisa selesai di 2021. "Maka mereka mendukung dilaksanakan 9 Desember namun protokol kesehatan dipatuhi, disusun dengan mengikutsertakan mereka, dan waktu pelaksanaan akan dievaluasi bersama," kata Tito pada 27 Mei lalu.
