TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut tambahan anggaran Pilkada 2020 bisa mencapai Rp 2,5 hingga Rp 5,6 triliun. Alasannya, tambahan ini untuk penerapan protokol kesehatan karena pilkada digelar di tengah pandemi Covid-19.
"Jadi salah satunya yang membengkak adalah pengadaan APD," kata komisioner KPU Ilham Saputra kepada Tempo, Jumat, 5 Juni 2020.
KPU memaparkan keperluan tambahan anggaran ini dalam rapat kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Badan Pengawas Pemilu pada Rabu lalu, 4 Juni 2020.
Dalam presentasinya, KPU memaparkan dua kategori dan opsi pelaksanaan pilkada. Kategori ini mengacu pada jumlah pemilih di setiap tempat pemungutan suara (TPS).
Kategori A, jumlah pemilih setiap TPS maksimal 800 orang atau tetap sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada yang diubah menjadi UU Nomor 10 Tahun 2016. Dari kategori ini, akan ada TPS sebanyak 253.929.
Adapun dalam kategori B, jumlah pemilih per TPS dibatasi maksimal 500 orang. Dengan pembatasan ini jumlah TPS bertambah menjadi 311.978.
Dari setiap kategori kemudian dibuat dua opsi. opsi pertama, alat pelindung diri (APD) yang disediakan lengkap untuk setiap panitia pemungutan suara (PPS) mulai dari masker (kain dan sekali pakai), hand sanitizer, dan disinfektan.
Lalu, sarung tangan plastik, sabun cair, pengukur suhu tubuh, pelindung wajah, tisu, kantong plastik penampung sampah, drum atau tong air termasuk keran, baju hazmat, hingga plastik pembatas petugas.
Adapun dalam opsi kedua, APD juga lengkap ada pengurangan jumlah hand sanitizer, disinfektan, sarung tangan plastik, sabun cair, pengukur suhu, drum air, kantung plastik sampah, pelindung wajah, dan hazmat yang dialokasikan di kabupaten/kota sebanyak tiga buah per kecamatan.
Untuk kategori A opsi pertama, tambahan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 3.553.092.508. Adapun kategori A opsi kedua memerlukan tambahan anggaran Rp 2.505.808.543.
Kemudian untuk kategori B opsi pertama, tambahan anggaran yang diperlukan sebesar Rp 5.694.714.806. Sedangkan opsi kedua membutuhkan tambahan anggaran Rp 4.541.012.856.
Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Doli Kurnia mengatakan kebutuhan anggaran ini akan dibicarakan kembali bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada pekan depan. Doli berujar, kebutuhan akan dibagi dalam bentuk uang dan barang.
