INFO NASIONAL — Suharso Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), mendorong negara sahabat, terutama para pendonor, untuk lebih erat bekerja sama dalam upaya pemulihan ekonomi dan sosial di Indonesia.
Indonesia menyadari kolaborasi antar negara menjadi kunci kesuksesan new normal, atau normal yang baru. “Sangat penting bagi kita untuk segera memperkuat kolaborasi dengan mengadopsi gaya kemitraan baru dalam new normal ini. Fleksibilitas dan penyesuaian dalam hal kebijakan, strategi, dan tata kelola dalam kerja sama pembangunan kita harus dipertimbangkan oleh semua pihak yang terlibat,” ujar Suharso saat membuka diskusi panel Webinar bertema “Development Cooperation in the New Normal” atau Kerjasama di Bidang Pembangunan di Era Normal yang Baru, Kamis, 4 Juni 2020.
Baca Juga:
Implementasi normal yang baru menjadi pilihan yang patut ditempuh Indonesia, mengingat tak seorang pun tahu kapan Covid-19 sanggup dijinakkan, kendati suatu saat vaksin berhasil dibuat. Namun di sisi berbeda, Suharso memandang normal yang baru justru menjadi peluang terciptanya hubungan antara para mitra pembangunan yang selama ini sebatas pendonor dan penerima bantuan, menjadi kerja sama yang sejajar.
“Kita sebut kemitraan multi-pemangku kepentingan. Pendekatan baru kemitraan ini diharapkan dapat menyediakan platform kolaborasi antara pemerintah, mitra pembangunan, sektor swasta, akademisi dan masyarakat sipil untuk mendukung pembangunan inklusif di Indonesia,” ucap Suharso.
Sangat penting bagi negara mitra pembangunan mengetahui langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam melanjutkan pembangunan. Bappenas telah merumuskan empat poin penyesuaian pada 2021 untuk memulihkan ekonomi dan reformasi sosial, yakni pemulihan industri, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem perlindungan sosial; dan reformasi sistem ketahanan bencana.
Baca Juga:
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas, Leonard VH Tampubolon, memaparkan lebih rinci. Ia memaparkan, posisi Indonesia saat ini dalam kolaborasi antar negara di era normal yang baru terdiri atas 4 poin. Pertama, memperkuat dan menyesuaikan kebijakan dan strategi kerja sama. Kedua, tak boleh terjadi gangguan dalam implementasi rencana kerja sama dengan negara mitra. Sebab itu, penyesuaian harus sejalan dengan agenda kebijakan pemerintah. Poin selanjutnya, kemitraan multi-pemangku kepentingan dalam kerja sama pembangunan merupakan sebuah keharusan, karena Indonesia tidak bisa bekerja sendirian untuk terlepas dari masa sulit ini.
Terakhir, penerapan protokol standar kesehatan baru tidak boleh kontraproduktif. “Karena itu, kita perlu bekerja bersama untuk mengidentifikasi dan mengembangkan beberapa langkah mitigasi di tingkat operasional. Sebagai contoh, pembatasan mobilitas tentu akan mempengaruhi proses penilaian proyek, dan penerapan protokol kesehatan (seperti jarak fisik) dalam proyek pembangunan infrastruktur berpotensi menghambat percepatan proyek,” ujar Leonard.
Korea Selatan, melalui Duta Besar HE, Kim Chang-beom, mengaku siap melaksanakan penyesuaian sesuai kepentingan pemerintah. “Indonesia merupakan teman sejati, sehati. Indonesia partner prioritas bagi negara kami. Ya, akan ada perubahan yang kami lakukan. Kami fokus kepada manusia, seperti yang sudah dilakukan selama ini. Pertama, respons cepat, dan kedua yakni ketahanan. Dalam membantu Indonesia, kami akan aplikasikan melalui pengembangan teknis,” ujarnya.
Negaranya selama ini telah menggelontorkan sekitar US$ 500 ribu untuk tes PCR, serta US$ 5 juta untuk alat kesehatan, berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia dan sejumlah organisasi nirlaba.
Sementara itu, Duta Besar Jerman HE, Peter Schoof, akan melanjutkan berbagai program bantuan yang selama ini telah dijalankan bersama pemerintah. “Kerja sama harus beradaptasi dengan kondisi pandemi. Saat melihat sektor pariwisata terpuruk, kami memulai program di Lombok,” tuturnya.
Sedangkan Direktur Bank Dunia Wilayah Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen, juga Direktur Asian Development Bank (ADB) Wilayah Indonesia, Winfried F Wicklein, siap membantu Indonesia, bahkan beberapa tahun usai pandemi Covid-19, sehingga negara ini dapat cepat pulih.
Kuasa Usaha dari Kedutaan Besar Australia HE, Allaster Cox mengingatkan agar integrasi data dan transparansi menjadi perhatian penting di sistem pemerintah Indonesia. Hal ini penting guna memudahkan pembangunan sistem sosial yang mumpuni untuk menghadapi berbagai kemungkinan buruk di masa depan. Seperti diketahui, Bappenas saat ini tengah mengembangkan sistem Satu Data Indonesia, yang bertujuan untuk mengoptimalkan akselerasi pembangunan di Indonesia. Beliau juga menekankan akan pentingnya kerjasama internasional dan Australia terus berkomitmen untuk mendukung Indonesia terutama dalam situasi pandemi Covid-19 ini.
Diskusi daring KSIxChange ke-23 merupakan kolaborasi antara Knowledge Sector Initiative dengan Bappenas yang mempertemukan Pemerintah Indonesia dan para mitra pembangunan. Diskusi ini dihadiri oleh lebih dari 1.200 orang dan dimoderasi oleh Nina Sardjunani, Advisor untuk Sustainable Development Goal Secretariat Indonesia. Tujuan dari diskusi ini adalah untuk berdiskusi mengenai eksplorasi potensi kerja sama antara mitra pembangunan untuk dapat terus mendukung pemerintah Indonesia di era normal baru. (*)
