Sekda Bali Beberkan Cara Tangani Covid-19 tanpa PSBB

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah umat Hindu mengikuti ritual upacara Caru Antha Septa di kawasan Catur Muka, Denpasar, Bali, Rabu, 24 April 2020. Ritual tersebut dilakukan untuk memohon berakhirnya wabah COVID-19 dan keselamatan masyarakat dunia. ANTARA/Fikri Yusuf

    Sejumlah umat Hindu mengikuti ritual upacara Caru Antha Septa di kawasan Catur Muka, Denpasar, Bali, Rabu, 24 April 2020. Ritual tersebut dilakukan untuk memohon berakhirnya wabah COVID-19 dan keselamatan masyarakat dunia. ANTARA/Fikri Yusuf

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra membeberkan alasan tidak menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerahnya. Ia berujar PSBB sejatinya bukan satu-satunya cara untuk menghambat penyebaran Covid-19, melainkan hanya salah satu strategi.

    "Oleh karena itu tidak ada keharusan bagi kami untuk lockdown atau PSBB," katanya dalam diskusi daring Ngobrol @Tempo dengan tema Bersiap Menuju Normal Baru, Kamis, 4 Juni 2020.

    Indra menjelaskan kasus Covid-19 di Bali adalah kasus impor. Sumber awal penyebaran penyakit ini ditengarai dari para pekerja migran yang pulang dari luar negeri. Hingga akhir Maret, kata dia, tidak ditemukan penularan Covid-19 secara lokal.

    "Jadi sumber risiko adalah mereka dan pintu masuk Bali adalah bandara. Terhadap fakta ini tentu jawabannya bukan lockdown atau PSBB," tuturnya.

    Alasan lain mengapa Bali tidak menetapkan PSBB, menurut Indra, karena pemerintah pusat melarangnya.

    Indra menuturkan opsi PSBB juga percuma diterapkan di Bali karena pemerintah provinsi tidak berwenang menutup bandara. Seperti diketahui, bandara sebagai pintu masuk Bali kewenangannya berada di pemerintah pusat.

    "Yang kami kami adalah mempertebal, menguatkan screening di bandara dan pelabuhan. Karena dari dua pintu ini PMI (pekerja migran Indonesia) pulang," ucap dia.

    Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali memberikan perhatian khusus terhadap para pekerja migran yang kembali dengan mewajibkan mereka mengikuti rapid test dan tes swab. Mereka yang terindikasi positif langsung ditangani oleh pemerintah provinsi untuk dikarantina di rumah sakit. Mereka baru bisa pulang jika sudah sembuh

    Adapun yang negatif bakal ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota untuk dikarantina selama 14 hari dan dites swab. Jika hasilnya konsisten negatif, mereka akan diserahkan ke unsur desa adat untuk tetap didata dan diawasi.

    Menurut Indra, kasus transmisi lokal Covid-19 di Bali baru terjadi akhir-akhir ini. Namun ia hakulyakin tanpa PSBB pihaknya bisa mengatasi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Maria Pauline Lumowa, Pembobol Bank BNI Diekstradisi dari Serbia

    Tersangka kasus pembobolan Bank BNI, Maria Pauline Lumowa diekstradisi dari Serbia. Dana Bank BNI senilai Rp 1,7 triliun diduga jadi bancakan proyek.