Komnas HAM Minta ke Jokowi Wewenang Penyidikan dan Penuntutan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Papua Itu Kita melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 8 Desember 2015. Aksi tersebut untuk memperingati satu tahun peristiwa Paniai berdarah. TEMPO/Imam Sukamto

    Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Papua Itu Kita melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 8 Desember 2015. Aksi tersebut untuk memperingati satu tahun peristiwa Paniai berdarah. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta presiden memperkuat kewenangan mereka untuk melakukan penyidikan dan penuntutan. Hal ini mereka minta setelah Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyelidikan Peristiwa Paniai di Papua untuk kedua kalinya.

    Pada konferensi pers terkait pengembalian berkas tersebut, Komnas HAM mengajukan beberapa poin kepada kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait Peristiwa Paniai. Salah satunya adalah untuk membentuk penyidik dan penuntut independen.

    "Presiden harus menegaskan bahwa jika sampai batas waktu tertentu tidak ada proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, maka Presiden dapat memerintahkan pembentukan tim penyidik dan penuntut independen sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang berisi tokoh-tokoh kredibel," kata anggota Tim Penyeldik Komnas HAM untuk peristiwa Paniai, Munafrizal Manan, dalam konferensi pers, Kamis 4 Juni 2020.

    Namun, bila terjadi hambatan dalam membentuk tim independen, mereka meminta agar presiden dapat menambah wewenang Komnas HAM untuk menyidik dan menuntut. "Presiden dapat membuat kebijakan negara untuk memperkuat kewenangan Komnas HAM agar Komnas HAM melakukan penyidikan dan penuntutan atas kasus pelanggaran HAM sehingga kepastian hukum atas proses pengungkapan kebenaran dan penegakkan keadilan dapat dilakukan," tutur Rizal.

    Namun berbeda dengan pembentukan tim independen, penambahan kewenangan ini memerlukan kemauan presiden untuk melakukan langkah politik. Pasalnya belum ada aturan terkait hal ini dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, sehingga diperlukan perubahan Undang-Undang atau Perppu.

    Menurut Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, pihaknya sudah bekerja secara profesional dan independen, sesuai dengan prinsip HAM dan memperhatikan berbagai praktik penegakan hukum dalam kasus pelanggaran HAM berat di level nasional maupun internasional. Proses ini telah menghasilkan berkas penyelidikan peristiwa kasus Paniai yang telah diberikan pertama kali kepada Jaksa Agung pada Februari 2020.

    Anam pun percaya Komnas HAM dapat bekerja sama baik di proses penyidikan. Karena menurutnya kasus ini relatif lebih mudah dibanding kasus lain yang sudah berlalu terlalu lama. "Kalau penyidiknya Komnas HAM, kelar ini kasus. Orang-orangnya masih ada kok, dan dalam penyelidikan Komnas HAM kooperatif," ujar Anam.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Maria Pauline Lumowa, Pembobol Bank BNI Diekstradisi dari Serbia

    Tersangka kasus pembobolan Bank BNI, Maria Pauline Lumowa diekstradisi dari Serbia. Dana Bank BNI senilai Rp 1,7 triliun diduga jadi bancakan proyek.