2 Cara Nurhadi Diduga Mengurus Perkara di Mahkamah Agung

Reporter

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi keluar gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan, di Jakarta, Selasa, 2 Juni 2020. Nurhadi ditangkap bersama menantunya, Riezky Herbiyono di Simprug, Jakarta Selatan pada Senin (1/6) malam terkait dugaan suap dan gratifikasi senilai Rp46 miliar. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah "menghilang" sejak menyandang status tersangka pada Desember 2019, Nurhadi akhirnya dicokok tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga antikorupsi tersebut menangkap mantan Sekretaris Mahkamah Agung ini di sebuah rumah di Simprug, Jakarta Selatan pada Senin, 1 Juni 2020.

Dalam penggerebekan tersebut, KPK juga mencokok Rezky Hebriyono, menantu Nurhadi dan Tin Zuraida, istri dari mantan Sekretaris MA itu.  

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan penyidik KPK mencari keberadaan Nurhadi hingga ke 13 lokasi. "Semua lokasi itu digeledah dan diperiksa setelah KPK mendapat informasi bahwa Nurhadi berada di sana," kata Ghufron dalam konferensi pers, Selasa, 2 Juni 2020.

KPK menetapkan Nurhadi menjadi tersangka Tindak Pidana Korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pengurusan suatu perkara sekitar tahun 2015-2016. Ia juga diduga menerima gratifikasi  berhubungan  dengan  jabatannya  dan yang berlawanan  dengan kewajiban atau tugasnya.

Berdasarkan laporan Majalah Tempo yang terbit pada 29 Agustus 2016, ada dua jalan bagaimana Nurhadi diduga mengurus perkara. Pertama, lewat orang-orang dekatnya. Salah satu orang dekat tersebut diduga adalah Edy Nasution, Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan penelusuran Tempo, Nurhadi pernah menghubungi Edy pada Februari 2016 agar mengirimkan berkas peninjauan kembali pailit PT Across Asia Limited yang diajukan Doddy Aryanto Supeno.

Doddy terbelit perkara itu karena menyuap Edy Nasution Rp 150 juta. Besel itu untuk menunda peringatan eksekusi (aanmaning) pembayaran ganti rugi PT Metropolitan Tirta Perdana dan memuluskan pendaftaran permohonan peninjauan kembali perkara kepailitan PT Across Asia Limited.

Saat itu, menurut Edy, Nurhadi menghubungi nomor telepon selulernya menggunakan telepon sopirnya, Royani. Tidak lama setelah itu, 3 Maret lalu, permohonan peninjauan kembali kepailitan Across Asia diterima Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dikirim ke MA. Padahal permohonan PK sudah melewati masa 180 hari sejak putusan disampaikan ke pihak berperkara pada 7 Agustus 2015.

Nurhadi, saat bersaksi untuk Doddy pada 15 Agustus 2016, membenarkan menelepon Edy untuk mempercepat pengiriman permohonan PK Across Asia. "Ini hanya aspek pelayanan," ujarnya.

Pria kelahiran Kudus, Jawa Tengah, ini mengatakan menggunakan nomor telepon Royani karena sejak menjadi Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung pada 2007 sudah tidak memegang telepon seluler. Ia beralasan tidak mau pusing diganggu orang yang tidak berkepentingan. Dalam persidangan, Edy juga mengakui ditelepon Nurhadi.

Belakangan, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi memvonis Edy 5,5 tahun penjara. Sedangkan, Doddy divonis 4 tahun penjara.

Menemui langsung pihak perkara...






Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

7 jam lalu

Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

Keinginan Firli untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka ini diduga berhubungan dengan isu Pilpres 2024.


Setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Insitute dan AJI Jakarta Luncurkan Buku Kisah Pegawai KPK Korban TWK

7 jam lalu

Setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Insitute dan AJI Jakarta Luncurkan Buku Kisah Pegawai KPK Korban TWK

Peringatan setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Institute dan AJI Jakarta meluncurkan Buku "Perlawanan Sehormat-hormatnya". Siapa saja yang hadir?


Politikus NasDem Sebut Kasus Formula E Clear saat Anies Baswedan Beri Keterangan

10 jam lalu

Politikus NasDem Sebut Kasus Formula E Clear saat Anies Baswedan Beri Keterangan

Sejumlah sumber Tempo mengungkapkan adanya upaya sistematis membuat Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus Formula E.


Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

11 jam lalu

Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

Partai NasDem meminta KPK mengklarifikasi kabar soal upaya menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Formula E.


Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

12 jam lalu

Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

Ketua KPK Firli Bahuri ditengarai meminta anak buahnya segera menetapkan Anies Baswedan menjadi tersangka korupsi ...


Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

15 jam lalu

Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

Lebih dari 2 tahun Harun Masiku jadi buron KPK, hingga kini kasusnya belum terang. Firli Bahuri menyebut tak tahu kapan politisi PDIP akan tertangkap


Pernah Viral Soal G30S TWK Pegawai KPK dan IM57+ Institute, Apa Maksudnya?

16 jam lalu

Pernah Viral Soal G30S TWK Pegawai KPK dan IM57+ Institute, Apa Maksudnya?

57 pegawai KPK yang dipecar pada 30 September 2021 mendirikan organisasi nirlaba bernama IM57+ Institue.


Satu Tahun Peristiwa G30S TWK, Kronologi Pemberhentian 57 Pegawai KPK

16 jam lalu

Satu Tahun Peristiwa G30S TWK, Kronologi Pemberhentian 57 Pegawai KPK

Setahun lalu, 57 pegawai KPK dipecat karena dianggap tidak lolosTWK. Pertisiwa ini pun dikenal sebagai G30S TWK.


Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

1 hari lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

Mahfud MD menjamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan perlindungan hukum kepadanya jika tak salah


KPK Tuntut Bupati Langkat Nonaktif Terbit Perangin Angin 9 Tahun Penjara

1 hari lalu

KPK Tuntut Bupati Langkat Nonaktif Terbit Perangin Angin 9 Tahun Penjara

Jaksa KPK juga menuntut hak politik Bupati Langkat nonaktif Terbit Perangin Angin dicabut selama lima tahun setelah menjalani pidana.