Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kasus Suap, Eks Dirut PTPN III Dolly Divonis 5 Tahun Penjara

image-gnews
Seorang wartawan mengambil gambar suasana sidang kasus suap distribusi gula di PTPN III dengan terdakwa mantan Dirut PTPN III, Dolly Parlagutan Pulungan yang disiarkan melalui live streaming pada Rabu, 13 Mei 2020. Dalam sidang tersebut, Dolly dituntut dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp300 juta, subsider 6 bulan kurungan. TEMPO/Imam Sukamto
Seorang wartawan mengambil gambar suasana sidang kasus suap distribusi gula di PTPN III dengan terdakwa mantan Dirut PTPN III, Dolly Parlagutan Pulungan yang disiarkan melalui live streaming pada Rabu, 13 Mei 2020. Dalam sidang tersebut, Dolly dituntut dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp300 juta, subsider 6 bulan kurungan. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis mantan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara Dolly Parlagutan Pulungan 5 tahun penjara dalam kasus suap distribusi gula.

"Pidana 5 tahun penjara dan denda 300 juta subsidair 3 bulan kurungan," kata Ketua Majelis Hakim Rosmina di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini, Rabu, 3 Juni 2020.

Putusan Hakim itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu 6 tahun penjara. Atas putusan ini, Jaksa dan Dolly menyatakan pikir-pikir.

Majelis Hakim menyatakan Dolly terbukti menerima suap dari Dirut PT Fajar Mulia Transindo, Pieko Nyotosetiadi, sebesar Rp 3,55 miliar.

Menurut Hakim, suap diberikan melalui Direktur Pemasaran PTPN III, I Kadek Kertha Laksana. Duit suap diberikan agar perusahaan Pieko dapat dipilih menjadi distributor gula.

Kadek telah divonis 4 tahun penjara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Majelis Hakim berpendapat perbuatan Dolly tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi.

Adapun pertimbangan yang meringankan Dolly adalah terdakwa dianggap sopan, belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, dan memiliki tanggungan keluarga.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Eks Wali Kota Banjar Serahkan Rp 958 Juta, Cicilan Pertama Uang Pengganti Kerugian Negara Rp 10,2 Miliar

35 menit lalu

Mantan Walikota Banjar, Herman Sutrisno dan Direktur CV. Prima, Rahmat Wardi, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 23 Desember 2021. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap dua orang tersangka baru Herman Sutrisno dan Rahmat Wardi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman Kota Banjar, Jawa Barat Tahun 2008-2013 dan penerimaan gratifikasi.  TEMPO/Imam Sukamto
Eks Wali Kota Banjar Serahkan Rp 958 Juta, Cicilan Pertama Uang Pengganti Kerugian Negara Rp 10,2 Miliar

KPK telah menyetorkan cicilan uang pengganti dari eks Wali Kota Banjar Herman Sutrisno sebesar Rp 958 juta ke kas negara.


Nota Pembelaan Andhi Pramono, Penasihat Hukum Ajukan 6 Permohonan

2 hari lalu

Terdakwa mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 22 November 2023. Tim Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Andhi Pramono, menerima gratifikasi sebesar Rp50,2 miliar, dan 264.500 dolar AS, serta 409.000 dolar Singapura sejak 2012 hingga 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Nota Pembelaan Andhi Pramono, Penasihat Hukum Ajukan 6 Permohonan

JPU KPK menuntut bekas Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono dihukum 10 tahun dan tiga bulan penjara.


Sekda Kota Bandung Ema Sumarna Tersangka Baru Kasus Pengadaan CCTV Bandung Smart City

4 hari lalu

Plt Wali Kota Bandung Ema Sumarna memberi pengarahan kepada wartawan lokal tentang Festival Asia Afrika yang akan diadakan pada 29 Juli 2023. ANTARA/HO-Pemkot Bandung
Sekda Kota Bandung Ema Sumarna Tersangka Baru Kasus Pengadaan CCTV Bandung Smart City

KPK telah menetapkan tersangka baru kasus suap eks Wali Kota Bandung Yana Mulyana dalam proyek Bandung Smart City.


Tersangka Baru Kasus Suap Eks Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Ada Pejabat Pemkot dan Anggota DPRD

5 hari lalu

Dua terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek pengadaan CCTV dan ISP Bandung Smart City Yana Mulyana (kedua kiri) dan Dadang Darmawan (kanan) berjalan usai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, Jawa Barat, Rabu, 29 November 2023. Jaksa penuntut umum KPK menuntut Mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda 200 juta subsider 6 bulan kurungan sementara Mantan Kadishub Kota Bandung Dadang Darmawan dituntut 4,5 tahun penjara dan denda 200 juta subsider 6 bulan kurungan. ANTARA/Novrian Arbi.
Tersangka Baru Kasus Suap Eks Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Ada Pejabat Pemkot dan Anggota DPRD

KPK telah menetapkan tersangka baru dalam kasus suap terhadap bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana.


Penjelasan Dewas KPK soal Tak Ditindaklanjuti Laporan Linda Susanti perihal Dugaan Penyuapan Pimpinan KPK

10 hari lalu

Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris usai melaksanakan sidang etik 93 Pegawai KPK dengan dugaan pungli di Rutan KPK, di Gedung C1 KPK, Jumat, 19 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Penjelasan Dewas KPK soal Tak Ditindaklanjuti Laporan Linda Susanti perihal Dugaan Penyuapan Pimpinan KPK

Dewas KPK menyampaikan alasan tak ditindaklanjutinya laporan Linda Susanti soal dugaan rencana pemberian suap sebesar US$ 2 juta ke KPK.


Pegawai MA Ahmad Sulaiman Irit Bicara Usai Diperiksa 13 Jam Soal Dugaan Suap Pimpinan KPK oleh Hasbi Hasan

10 hari lalu

Terdakwa mantan Komisaris Independen PT. Wika Beton, Dadan Tri Yudianto, memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang dengan terdakwa Sekretaris MA nonaktif, Hasbi Hasan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024. Dalam sidang tim Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan Dadan Tri Yudianto sebagai saksi dimintai keterangan untuk terdakwa Hasbi Hasan dalam pengembangan perkara tindak pidana korupsi dugaan kasus suap pengurusan Perkara di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam kasus perkara ini KPK telah menetapkan 17 orang tersangka diantaranya dua hakim MA, Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh. TEMPO/Imam Sukamto
Pegawai MA Ahmad Sulaiman Irit Bicara Usai Diperiksa 13 Jam Soal Dugaan Suap Pimpinan KPK oleh Hasbi Hasan

Pegawai MA Ahmad Sulaiman irit bicara usai menjalani 13 jam pemeriksaan soal dugaan suap pimpinan KPK di Ditreskrimum Polda Metro Jaya.


Jejak Sekretaris MA Hasbi Hasan, dari Suap Pengurusan Perkara Hingga Pencucian Uang

10 hari lalu

Terdakwa Sekretaris MA nonaktif, Hasbi Hasan, mengikuti sidang lanjutan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024. Dalam sidang tim Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan terdakwa mantan Komisaris Independen PT. Wika Beton, Dadan Tri Yudianto, sebagai saksi dimintai keterangan untuk terdakwa Hasbi Hasan dalam pengembangan perkara tindak pidana korupsi dugaan kasus suap pengurusan Perkara di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam kasus perkara ini KPK telah menetapkan 17 orang tersangka diantaranya dua hakim MA, Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh. TEMPO/Imam Sukamto
Jejak Sekretaris MA Hasbi Hasan, dari Suap Pengurusan Perkara Hingga Pencucian Uang

Setelah menjadi tersangka dalam kasus suap, kini Sekretaris MA Hasbi Hasan dibidik dalam tindak pidana pencucian uang.


Linda Susanti Sudah Beri Rp3 Miliar ke Pegawai MA Ahmad Sulaiman, Tapi Dibohongi soal Kasasi Adam Damiri

11 hari lalu

Terdakwa kasus dugaan korupsi Asabri, mantan Dirut Asabri periode 2016-2020 Sonny Widjaja (kiri) dan mantan Dirut Asabri periode 2011-2016 Adam Damiri (kanan) mengikuti sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021. Sidang perdana kasus dugaan korupsi Asabri digelar dengan agenda pembacaan dakwaan. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Linda Susanti Sudah Beri Rp3 Miliar ke Pegawai MA Ahmad Sulaiman, Tapi Dibohongi soal Kasasi Adam Damiri

Linda Susanti mengakui pernah mengeluarkan uang lembur Rp3 miliar kepada pegawai Mahkamah Agung (MA), Ahmad Sulaiman. Untuk apa uang itu?


Divonis Penjara 5 Tahun Karena Suap Sekretaris MA Hasbi Hasan, Dadan Tri Yudianto Bakal Ajukan Banding

11 hari lalu

Terdakwa mantan Komisaris Independen PT. Wika Beton, Dadan Tri Yudianto, memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang dengan terdakwa Sekretaris MA nonaktif, Hasbi Hasan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024. Dalam sidang tim Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan Dadan Tri Yudianto sebagai saksi dimintai keterangan untuk terdakwa Hasbi Hasan dalam pengembangan perkara tindak pidana korupsi dugaan kasus suap pengurusan Perkara di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam kasus perkara ini KPK telah menetapkan 17 orang tersangka diantaranya dua hakim MA, Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh. TEMPO/Imam Sukamto
Divonis Penjara 5 Tahun Karena Suap Sekretaris MA Hasbi Hasan, Dadan Tri Yudianto Bakal Ajukan Banding

Eks Komisaris Wika Beton Dadan Tri Yudianto bakal mengajukan banding atas vonis 5 tahun penjara karena suap Sekretaris MA Hasbi Hasan.


Linda Susanti Bantah Kenal Hasbi Hasan dalam Kasus Dugaan Suap Pimpinan KPK, Dituding Gelapkan Uang dan Emas

11 hari lalu

Terdakwa Sekretaris MA nonaktif, Hasbi Hasan, mengikuti sidang mendengarkan keterangan saksi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024. Sidang ini dengan agenda mendengarkan keterangan saksi Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, Yudi Noviandri, yang dihadirkan oleh tim Jaksa Penuntut Umum KPK untuk terdakwa dalam pengembangan perkara tindak pidana korupsi dugaan kasus suap pengurusan Perkara di Mahkamah Agung Republik Indonesia. TEMPO/Imam Sukamto
Linda Susanti Bantah Kenal Hasbi Hasan dalam Kasus Dugaan Suap Pimpinan KPK, Dituding Gelapkan Uang dan Emas

Sulaiman mengklaim Linda meminta uang dan emas untuk membantu menyetop penanganan perkara mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan di KPK.