Nadiem Dituntut Tunda Pembayaran UKT, Kemendikbud: Kewenangan PTN

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kiri ke kanan: Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, dan Plt Dirjen Pendidikan Tinggi Nizam dalam konferensi pers usai peluncuran program Merdeka Belajar: Kampus Merdeka di Gedung D, Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 24 Januari 2020. TEMPO/Ahmad Faiz

    Kiri ke kanan: Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, dan Plt Dirjen Pendidikan Tinggi Nizam dalam konferensi pers usai peluncuran program Merdeka Belajar: Kampus Merdeka di Gedung D, Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 24 Januari 2020. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta– Media sosial diwarnai cuitan para mahasiswa yang mengeluhkan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) kepada Mendikbud-Dikti Nadiem Makarim.Tagar #MendikbudDicariMahasiswa dan #NadiemManaMahasiswaMerana ramai di Twitter. Sebagian besar warganet menuntut Nadiem melakukan penurunan dan penundaan pembayaran UKT.

    Menanggapi hal tersebut, Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Nizam, memastikan tidak ada kenaikan UKT di masa pandemi Covid-19. “Sesuai laporan yang diterima Kemendikbud, jika terdapat PTN yang menaikkan UKT, keputusan tersebut diambil sebelum masa pandemi dan diberlakukan kepada mahasiswa baru sesuai kemampuan ekonomi orang tua. Selain itu, keputusan terkait UKT tidak boleh menyebabkan mahasiswa tidak dapat berkuliah,” ujar Nizam lewat keterangan tertulis pada Rabu, 3 Juni 2020.

    Nizam menjelaskan, berdasarkan keterangan tertulis pada 6 Mei 2020, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (MRPTN) telah menyepakati beberapa opsi bagi mahasiswa yang terdampak pandemi untuk mengatasi masalah UKT. Yaitu menunda pembayaran, menyicil pembayaran, mengajukan penurunan UKT, dan mengajukan bantuan finansial bagi yang berhak. “Seluruh mekanisme pengajuan dan keputusan diatur oleh masing-masing PTN,” ujar Nizam.

    Untuk mendapatkan keringanan UKT, ujar Nizam, mahasiswa PTN dapat mengajukan permohonan kepada pimpinan PTN sesuai prosedur yang berlaku di masing-masing PTN. Bagi mahasiswa terdampak pandemi, lanjut dia, pemerintah memfasilitasi pemberian bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

    KIP Kuliah diperuntukkan bagi mahasiswa PTN maupun PTS. Tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan KIP Kuliah bagi 400 ribu mahasiswa (tiga kali lebih banyak dari tahun lalu).

    “Pemerintah sangat mengapresiasi perguruan tinggi yang telah membantu mahasiswa  tidak mampu dengan bantuan pulsa serta dukungan logistik dan kesehatan selama pembelajaran dari rumah. Dukungan dari masyarakat dan alumni juga sangat luar biasa,” ujar Nizam.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Maria Pauline Lumowa, Pembobol Bank BNI Diekstradisi dari Serbia

    Tersangka kasus pembobolan Bank BNI, Maria Pauline Lumowa diekstradisi dari Serbia. Dana Bank BNI senilai Rp 1,7 triliun diduga jadi bancakan proyek.