KPK Sita Uang dan Kendaraan dari Rumah Nurhadi

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi keluar gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan, di Jakarta, Selasa, 2 Juni 2020. Nurhadi ditangkap bersama menantunya, Riezky Herbiyono di Simprug, Jakarta Selatan pada Senin (1/6) malam terkait dugaan suap dan gratifikasi senilai Rp46 miliar. TEMPO/Imam Sukamto

    Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi keluar gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan, di Jakarta, Selasa, 2 Juni 2020. Nurhadi ditangkap bersama menantunya, Riezky Herbiyono di Simprug, Jakarta Selatan pada Senin (1/6) malam terkait dugaan suap dan gratifikasi senilai Rp46 miliar. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menyita sejumlah uang dan kendaraan dari rumah mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi di kawasan Simprug, Jakarta Selatan.

    Dari rumah tempat Nurhadi ditangkap itu, KPK juga menyita dokumen dan barang bukti elektronik.

    "Saat penangkapan turut pula dibawa tiga kendaraan, sejumlah uang dan dokumen, serta barang bukti elektronik," kata Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri hari ini, Rabu, 3 Juni 2020.

    Ali belum menjelaskan jumlah uang dan kendaraan yang disita. Ia berjanji menganalisa keterkaitan barang bukti tersebut untuk mengambil langkah hukum selanjutnya.

    KPK menetapkan Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait pengaturan perkara di MA.

    Mereka diduga menerima uang Rp 46 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto. Setelah buron sejak Februari 220, KPK menangkap Nurhadi dan Rezky di kediamannya di Simprug pada Senin malam, 1 Juni 2020.

    Adapun Hiendra Soenjoto masih buron.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan

    Komisi Pemilihan Umum siap menggelar Pemilihan Kepada Daerah Serentak di 9 Desember 2020. KPU prioritaskan keselamatan masyarakat dalam Pilkada 2020.