Saran PGRI Jika Aktivitas Sekolah Akhirnya Kembali Normal

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Gubernur Jawa Timur Soekarwo (kedua kiri), Rektor Universitas PGRI Surabaya Djoko Adi Waludjo (kiri), dan Ketua Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi (kedua kanan) memukul gong ketika membuka rapat kerja nasional (rakernas) lembaga pendidikan PGRI setelah memberikan kuliah umum wawasan kebangsaan di Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 6 September 2018. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

    Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Gubernur Jawa Timur Soekarwo (kedua kiri), Rektor Universitas PGRI Surabaya Djoko Adi Waludjo (kiri), dan Ketua Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi (kedua kanan) memukul gong ketika membuka rapat kerja nasional (rakernas) lembaga pendidikan PGRI setelah memberikan kuliah umum wawasan kebangsaan di Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 6 September 2018. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan saat ini wabah Covid-19 masih membuat aktivitas belajar mengajar secara langsung tak seharusnya dilakukan. Namun jika akhirnya situasi membuat sekolah kembali normal, ia mengatakan pemerintah harus membuat beberapa gebrakan demi menjamin keamanan dan kesehatan di sekolah.

    "Yang harus disiapkan adalah kesiapan pemerintah melindungi warga negaranya. Dalam bentuk infrastruktur yang memadai di sekolah dan pendanaan yang cukup," kata Unifah saat dihubungi Tempo, Selasa, 2 Juni 2020.

    Selama ini, dia mengatakan fasilitas alat kesehatan umum berasal dari dana sekolah masing-masing. Dengan adanya eskalasi urgensi fasilitas kesehatan karena Covid-19, dana sekolah ia ragukan dapat memenuhi standar alat kesehatan yang dibutuhkan.

    "Dana BOS (bantuan operasional sekolah) kan enggak bisa, enggak cukup. Jadi realokasi anggaran atau menyediakan anggaran, dan memastikan anggaran tak bocor ke mana-mana. Jadi anggaran untuk keselamatan sekolah," kata Unifah.

    Selain itu, ia juga menilai perlu ada perubahan sistem belajar, yang salah satunya dilakukan dengan restrukturisasi kelas. Kebutuhan untuk menghindari kerumuman untuk mencegah penularan, harus diimplementasikan juga di sekolah

    "Saat ini per kelas kan siswanya 30 sampai 50 orang. Artinya jumlah itu harus diperkecil. Ada shift pembagian guru, itu nanti implikasinya luas," kata dia.

    Namun ia mengatakan yang paling utama dan mendasar, adalah menerapkan kesadaran pada seluruh siswa, tenaga pengajar, dan pendukung di lingkungan sekolah, untuk menerapkan pola hidup sehat. Kesadaran ini tak bisa hanya dijadikan bagian dari tugas mereka saja. Unifah mengatakan perlu ada sosialisasi secara serius, agar kesadaran itu benar-benar menjadi bagian dari mereka.

    "Kesadaran cuci tangan, kesadaran untuk antre, kesadaran hidup sehat, itu dibentuk oleh kebutuhan, jadi bagian dari dirinya. Dan itu perlu waktu sosialisasi. Itu sebabnya enggak perlu tergesa-gesa (untuk membuka sekolah)," kata Unifah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan

    Komisi Pemilihan Umum siap menggelar Pemilihan Kepada Daerah Serentak di 9 Desember 2020. KPU prioritaskan keselamatan masyarakat dalam Pilkada 2020.