TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Agama Dewan Perwakilan Rakyat Yandri Susanto menyayangkan sikap Menteri Agama Fachrul Razi yang meniadakan haji 2020 tanpa rapat dengan DPR.
"Mungkin Menteri Agama enggak tahu undang-undang," kata Yandri kepada wartawan, Selasa, 2 Juni 2020.
Baca Juga:
Merujuk Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Haji dan Umrah, kata Yandri, keputusan penyelenggaraan haji harus diputuskan pemerintah bersama DPR. Dia menegaskan pemerintah tak bisa memutuskan secara sepihak.
Yandri menjelaskan, Menteri Agama sebelumnya mengirim surat permintaan rapat kerja ke Komisi VIII yang membidangi agama pada Jumat pekan lalu, 29 Mei 2020. Komisi VIII awalnya ingin menjadwalkan rapat pada Selasa, 2 Juni.
Namun karena perlu persetujuan pimpinan DPR untuk rapat di masa reses, rapat urung bisa digelar. Pimpinan DPR mengizinkan rapat digelar pada Kamis lusa. Menurut Yandri, rencana rapat pada Kamis lusa ini juga sudah disampaikan ke Kementerian Agama.
"Tiba-tiba tanpa ada telepon, tanpa ada Whatsapp, diumumkan pada hari ini," ujar politikus Partai Amanat Nasional ini.
Kementerian Agama menyatakan meniadakan ibadah haji 2020 karena pandemi Covid-19 masih menghantui dunia. "Pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 1441 Hijriah atau 2020," kata Menteri Agama Fachrul Razi dalam konferensi pers virtual, Selasa, 2 Juni 2020.
BUDIARTI UTAMI PUTRI | AHMAD FAIZ
