KPK Buka Peluang Kenakan Pasal TPPU untuk Nurhadi dan Rezky

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) membuka kemungkinan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam kasus suap dan gratifikasi Nurhadi dan menantunya, Rezky Hebriyono.

    Menurut Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, TPPU bisa diterapkan jika hasil tindak pidana korupsi Nurhadi dan Rezky dialihkan ke bentuk lain.

    "Sangat terbuka untuk dikembangkan ke TPPU kalau ternyata dugaan hasil tindak pidana korupsinya kemudian dilakukan proses penyamaran, penyembunyian, atau apapun caranya untuk menyamarkan asal-usul hartanya," kata Ghufron di kantornya, Jakarta Selatan, hari ini, Selasa, 2 Juni 2020.

    Ghufron menerangkan Nurhadi dan Rezky masih menjalani pemeriksaan.

    Dalam perkara ini, KPK menetapkan Nurhadi dan menantunya sebagai tersangka suap dan gratifikasi untuk memainkan sejumlah perkara di Mahkamah Agung sejak 6 Desember 2019.

    Keduanya diduga menerima suap berupa sembilan lembar cek dari PT Multicon Indrajaya Terminal dan duit Rp 46 miliar. KPK juga menjerat Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto dengan pasal pemberi suap.

    Ketiganya lalu menjadi buron pada Februari 2020.

    Kemudian, pada Senin malam, 1 Juni 2020, Nurhadi dan Rezky diringkus penyidik di sebuah rumah di Jalan Simprug Golf 17 Nomor 1, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kini, keduanya pun telah resmi ditahan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Maria Pauline Lumowa, Pembobol Bank BNI Diekstradisi dari Serbia

    Tersangka kasus pembobolan Bank BNI, Maria Pauline Lumowa diekstradisi dari Serbia. Dana Bank BNI senilai Rp 1,7 triliun diduga jadi bancakan proyek.